Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Prabowo yang Akan Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDI-P

Kompas.com - 26/03/2024, 18:03 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, calon presiden (capres) pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto akan menjembatani untuk merajut kembali hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI-P.

Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P merenggang lantaran Jokowi diduga berbeda dukungan politik pada Pilpres 2024.

"Ya justru Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDI-P," ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

"Kita tahulah dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P. Dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi," katanya lagi.

Baca juga: Kata Gerindra soal Beredar Lagi Susunan Kandidat Menteri Usai Prabowo Menang Pilpres 2024

Habiburokhman lantas mengatakan, orang-orang yang kalah sudah move on, mengingat Pemilu 2024 telah selesai.

Dia menyebut bahwa orang-orang mulai move on ketika hasil quick count atau hitung cepat suara keluar.

"Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on," ujarnya.

"Terakhir, penetapan KPU (Komisi Pemilihan Umum) kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," kata Habiburokhman lagi.

Baca juga: PAN Tak Khawatir jika PDI-P Kembali Duduki Kursi Ketua DPR RI

Menurut Habiburokhman, saat ini yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024 hanyalah segelintir elite politik.

Dia menyebut para pengacara juga pasti belum bisa move on karena masih memberi angin segar kepada para kliennya.

"Nah, jadi kembali ke hubungan Pak Jokowi dengan PDI-P, kalau menurut saya sih akan ada babak baru di mana kedua belah pihak pasti akan saling menghormati lah," ujarnya.

Sementara itu, Habiburokhman meyakini bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga tidak akan bersikap ogah menerima Jokowi.

"Saya paham banget pemimpin-pemimpin kita, Ibu Mega enggak akan ada politik kotak-kotak, mengotak-kotakan, 'ah saya enggak mau ah ada Jokowi, selama ada Jokowi enggak mau'. Enggak akan ada begitu kok, sudah dewasa semua," kata Habiburokhman.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Yang Ada Bukan Jokowi Effect, melainkan Bansos Effect

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com