Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Fraksi PDI-P Dorong Revisi Permenaker agar Ojol dan Kurir Logistik Dapat THR

Kompas.com - 26/03/2024, 16:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Edy Wuryanto mendesak agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 direvisi demi mengatur pemberian tunjangan hari raya (THR) pada pekerja ojek online (ojol) dan kurir logistik.

Ide itu disampaikan Edy dalam rapat kerja (raker) Komisi IX DPR bersama Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

"Ini saya kira ini hal yang baik yang dilakukan Bu Dirjen PHI (Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), tapi lebih bagus lagi kalau Permenaker direvisi untuk melindungi itu," kata Edy dalam rapat.

Edy mengaku sependapat bahwa ojol dan kurir logistik layak mendapatkan THR dari perusahaan tempatnya bekerja.

Baca juga: Soal Pemberian THR ke Ojol, Menaker: Bentuknya Imbauan, Niat Baik Kami

Kendati demikian, selama ini ojol dan kurir logistik tidak termasuk pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang layak memperoleh THR.

"Tidak termasuk kategori itu. Tapi masuk dalam pekerjaan hubungan kemitraan. Tetapi ide Bu Dirjen ini sangat baik, jika pekerja ojol dan kurir logistik itu memperoleh THR," ujar politikus PDI-P ini.

Edy menyatakan bahwa DPR dan pemerintah perlu memberikan payung hukum untuk menguatkan aturan terhadap ojol dan kurir logistik agar menerima THR.

Menurut dia, dalam hal ini pekerjaan yang termasuk kategori kemitraan, semestinya tetap mendapatkan THR.

"Karena yang kalau tidak, nanti bias antara PKWT perjanjian kerja waktu tertentu dengan pekerja kemitraan," kata Edy.

Baca juga: Solo Siapkan Aturan dan Pengawasan Pemberian THR untuk Ojol dan Buruh, Ini Perinciannya...

Sementara itu, Ida Fauziyah yang hadir dalam rapat menyambut baik usulan Edy agar Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 direvisi.

Menurut Ida, pemerintah juga sudah membahas kemungkinan dibuatnya aturan untuk melindungi para pekerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi.

"Kami telah melakukan pembahasan bersama dengan kementerian lembaga terkait, dalam hal ini adalah Kemenhub (Kementerian Perhubungan), Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Kemenkop UKM, Kemenko Ekonomi, KSP (kantor Staf Presiden), Setneg (Sekretariat Negara) dan Seskab (Sekretaris Kabinet)," kata Ida.

"Kami juga telah melakukan FGD (focus group discussion) beberapa kali untuk menyerap aspirasi dari berbagai organisasi ojol, kurir online, serikat pekerja buruh, perusahaan aplikator, serta kami juga melakukan FGD dengan para akademisi," ujarnya lagi

Ida mengatakan, dari masukan yang masuk, memang diperlukan pengkajian lebih lanjut.

"Dari kajian-kajian itu, masukan-masukan FGD tersebut memang kami masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut terkait dengan status ketenagakerjaan bagi ojol dan kurir online," katanya.

Baca juga: Kemenaker Imbau Aplikator Beri THR kepada Ojol, Ini Kata Maxim Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Nasional
Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Nasional
Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Nasional
Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com