Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Pertimbangkan Salurkan Bantuan untuk Gaza Lewat "Air Drop"

Kompas.com - 26/03/2024, 14:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mempertimbangkan pengiriman bantuan untuk masyarakat Gaza, Palestina, menggunakan jalur udara atau air drop.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, wacana ini mengemuka karena distribusi bantuan via jalur darat menemui banyak hambatan.

"Oleh karena itu kita juga mencari jalan bantuan melalui jalur non-darat. Di dalam kaitan ini pemerintah Indonesia diajak bicara oleh pemerintah Jordania untuk diajak bersama-sama untuk membantu Palestina melalui udara, melalui air drop," kata Retno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: Israel Tetap Serang Gaza meski Ada Resolusi Gencatan Senjata PBB

Retno menuturkan, ada banyak kendala yang dialami apabila bantuan disalurkan melalui darat, mulai dari proses pengecekan yang berbelit-belit hingga mengalami serangan.

Sementara, melalui udara, bantuan bisa disalurkan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, termasuk wilayah utara Gaza.

"Teman-teman tahu bahwa hampir sekitar 600.000 orang masih tinggal di bagian utara Gaza yang sangat minim tersentuh bantuan melalui darat, oleh karena itu terpikir bantuan melalui udara," kata Retno.

Retno mengakui, penyaluran lewat udara juga bukannya tanpa hambatan karena ada faktor cuaca hingga penerimaan di darat yang mesti jadi pertimbangan.

"Tetapi ruh dari kenapa kita memberikan bantuan udara, negara-negara, Jordan yang menjadi lead-nya, adalah karena kita ingin memberikan bantuan. Jadi kita mencari jalan tercepat, terbaik dari alternatif yang ada," kata Retno.


Baca juga: Menlu Retno: Menggembirakan, Pertama Kalinya DK PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza
Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina dan Sudan senilai masing-masing 1 juta Dollar AS.

Bantuan yang akan dikirimkan pemerintah itu fokus pada sektor kesehatan, sesuai permintaan pemerintah Sudan maupun pemerintah Mesir yang menangani pengungsi Palestina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com