Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M Nurul Fajri
Peneliti Hukum Tata Negara dan Tenaga Ahli

Peneliti Hukum Tata Negara; Alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Erasmus Scholarship Radboud University

Politik Mantan Presiden

Kompas.com - 26/03/2024, 09:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sejarah “dinasti politik” keluarga yang luar biasa ada pada Presiden Jokowi. Jokowi tidak sampai harus menunggu menjadi mantan presiden untuk menjadikan anaknya sebagai Wakil Presiden di Pilpres 2024.

Relevansi politiknya untuk lewat strategi yang disebutnya sendiri sebagai “cawe-cawe” dalam pilpres.

Kendali pengaruh

Kekuasaan mantan presiden terletak pada kapasitas mereka untuk menjalankan pengaruh tidak langsung dan informal dalam sistem politik yang tidak lagi mereka kendalikan secara langsung dan formal (Schaller dan Williams, 2003).

Presiden Jokowi tampaknya menyadari kelemahan ini. Kenyataan politik hari ini, pengaruh mantan presiden dijalankan karena yang bersangkutan menjadi pucuk pimpinan partai politik yang lolos ke parlemen.

Kesadaran ini juga yang diyakini sabagai alasan Jokowi hendak merebut pucuk tertinggi partai beringin.

Pengangkatan Prabowo sebagai jenderal kehormatan bintang empat pun dapat dinilai tidak terkecuali dengan kepentingan ini. Selain juga beredar nama-nama calon menteri titipannya di kabinet Prabowo–Gibran.

Presiden Jokowi seperti tidak berhenti mengonsolidasi kekuatan politik bagi dirinya. “Cawe-cawe” yang semula untuk kepentingan pilpres sepertinya akan terus dilanjutkan, sejauh ambisi untuk terus mengendalikan kekuasaan bisa diupayakan.

Hanya saja, secara politik Presiden Jokowi perlu berkaca pada pemerintahan Marcos, Jr – Sara Duterte di Filipina, masa bulan madu pemerintahan anak-anak mantan presiden hanya bertahan sebentar akibat campur tangan orangtua mereka dengan ambisi politik yang belum selesai.

Pembelahan di dalam pemerintah terjadi bukan karena tegangnya hubungan koalisi dengan opisisi, tetapi akibat konsolidasi politik yang gagal dipertahankan.

Potensi yang sama juga besar kemungkinan terjadi dalam pemerintahan Prabowo – Gibran akibat faktor Jokowi.

Di sisi lain, perolehan suara partai-partai kemungkinan tidak memiliki perbedaan yang telalu jauh. Idealnya, perolehan suara tersebut memunculkan posisi tawar partai koalisi hampir sama kuat untuk lima tahun ke depan.

Walaupun kembali kepada kemandirian sikap politik masing-masing partai koalisi. Sejauh mana partai koalisi rela untuk “diatur” oleh seseorang mantan presiden untuk atau melalui putranya yang merupakan wakil presiden.

Konsolidasi politik atau “cawe-cawe” yang dibangun Presiden Jokowi memang telah berhasil menghantarkan Prabowo–Gibran.

Hal yang semestinya juga telah disadari oleh Prabowo bahwa semua usaha Jokowi untuk Prabowo–Gibran tidak hanya berakhir sampai Gibran dilantik. Namun hingga pemerintahan Prabowo–Gibran selesai ditunaikan.

Hanya saja ketika hari pertama pemerintahan berjalan, keberadaan Presiden Jokowi kemungkinan akan menjadi masalah sebagai pemicu terjadinya pembelahan dari dalam tubuh pemerintah.

Karena makan siang gratis hanya sebatas program politik, tidak ada urusannya dengan utang budi politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com