Politik Mantan Presiden

Selain pengakuan beliau yang akan “cawe-cawe” di Pilpres 2024, berbagai peristiwa dan kebijakan yang dilahirkan sebelum hari pemungutan suara dilakukan, sulit untuk ditampik turut mengangkat suara Prabowo-Gibran.

Sebagai presiden, Jokowi memang bisa mengondisikan semua instrumen negara untuk menyukseskan agenda politiknya memenangkan Prabowo–Gibran.

Lantas bagaimana pengaruh Jokowi setalah Prabowo–Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden kelak?

Sebagaimana wacana yang berkembang pada hari ini, akankah Jokowi menjadi pemimpin koalisi atau sebaliknya menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan Prabowo-Gibran?

Pengaruh mantan presiden

Menurut Schaller dan Williams (2003), pengaruh mantan presiden dalam politik dan kebijakan adalah tentang bagaimana mereka menemukan cara untuk tetap relevan dengan urusan publik.

Apabila dirunut dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, hanya Presiden BJ. Habibie yang tidak memiliki suksesi politik dalam keluarga untuk bertarung di arena politik praktis. Khususnya berada dalam perebutan posisi penting di partai politik dan pemilu presiden atau wakil presiden.

Presiden Megawati sebagai putri Presiden Soekarno yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2001 melalui sidang umum MPR adalah cerita pengecualian.

Sebagai putri mantan Presiden Soekarno, Megawati memulai karier politiknya di PDI pada tahun 1986 atau lebih kurang 16 tahun setelah kematian Presiden Soekarno. Saat Orde Baru/Golkar berkuasa penuh dalam setiap lini sistem politik Indonesia.

Singkatnya, Presiden Megawati muncul dan merintis karier politiknya sebagai oposisi Orde Baru.

Kalaupun ada keuntungan elektoral yang diambil oleh Presiden Megawati dari Presiden Soekarno, tidak lain adalah nama besar dan gagasan/pemikiran Presiden Soekarno. Relevansi Presiden Soekarno sebagai presiden pertama dan sebagai the founding cohort.

Fakta hampir serupa juga bagi anak-anak Presiden Abdurrahman Wahid. Walaupun anak-anaknya tak berada di partai politik dan tidak menunjukan ambisi merebut posisi presiden atau wakil presiden, namun sikap politik keluarga Gus Dur masih menjadi endorsement politik yang kuat. Sebab, gagasan politik Gus Dur yang masih relevan hingga hari ini.

Presiden Soeharto pernah mengusahakan Siti Hardijanti Rukmana. Dalam diri Presiden Megawati sepertinya masih menyimpan keinginan di dalam Puan Maharani.

Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah memberikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat kepada Agus Harimurti Yudhoyono.

Baik Presiden Soeharto, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan itu semua dengan cara menjaga relevansi politiknya di partai politik masing-masing.

Sejarah “dinasti politik” keluarga yang luar biasa ada pada Presiden Jokowi. Jokowi tidak sampai harus menunggu menjadi mantan presiden untuk menjadikan anaknya sebagai Wakil Presiden di Pilpres 2024.

Relevansi politiknya untuk lewat strategi yang disebutnya sendiri sebagai “cawe-cawe” dalam pilpres.

Kendali pengaruh

Kekuasaan mantan presiden terletak pada kapasitas mereka untuk menjalankan pengaruh tidak langsung dan informal dalam sistem politik yang tidak lagi mereka kendalikan secara langsung dan formal (Schaller dan Williams, 2003).

Presiden Jokowi tampaknya menyadari kelemahan ini. Kenyataan politik hari ini, pengaruh mantan presiden dijalankan karena yang bersangkutan menjadi pucuk pimpinan partai politik yang lolos ke parlemen.

Kesadaran ini juga yang diyakini sabagai alasan Jokowi hendak merebut pucuk tertinggi partai beringin.

Pengangkatan Prabowo sebagai jenderal kehormatan bintang empat pun dapat dinilai tidak terkecuali dengan kepentingan ini. Selain juga beredar nama-nama calon menteri titipannya di kabinet Prabowo–Gibran.

Presiden Jokowi seperti tidak berhenti mengonsolidasi kekuatan politik bagi dirinya. “Cawe-cawe” yang semula untuk kepentingan pilpres sepertinya akan terus dilanjutkan, sejauh ambisi untuk terus mengendalikan kekuasaan bisa diupayakan.

Hanya saja, secara politik Presiden Jokowi perlu berkaca pada pemerintahan Marcos, Jr – Sara Duterte di Filipina, masa bulan madu pemerintahan anak-anak mantan presiden hanya bertahan sebentar akibat campur tangan orangtua mereka dengan ambisi politik yang belum selesai.

Pembelahan di dalam pemerintah terjadi bukan karena tegangnya hubungan koalisi dengan opisisi, tetapi akibat konsolidasi politik yang gagal dipertahankan.

Potensi yang sama juga besar kemungkinan terjadi dalam pemerintahan Prabowo – Gibran akibat faktor Jokowi.

Di sisi lain, perolehan suara partai-partai kemungkinan tidak memiliki perbedaan yang telalu jauh. Idealnya, perolehan suara tersebut memunculkan posisi tawar partai koalisi hampir sama kuat untuk lima tahun ke depan.

Walaupun kembali kepada kemandirian sikap politik masing-masing partai koalisi. Sejauh mana partai koalisi rela untuk “diatur” oleh seseorang mantan presiden untuk atau melalui putranya yang merupakan wakil presiden.

Konsolidasi politik atau “cawe-cawe” yang dibangun Presiden Jokowi memang telah berhasil menghantarkan Prabowo–Gibran.

Hal yang semestinya juga telah disadari oleh Prabowo bahwa semua usaha Jokowi untuk Prabowo–Gibran tidak hanya berakhir sampai Gibran dilantik. Namun hingga pemerintahan Prabowo–Gibran selesai ditunaikan.

Hanya saja ketika hari pertama pemerintahan berjalan, keberadaan Presiden Jokowi kemungkinan akan menjadi masalah sebagai pemicu terjadinya pembelahan dari dalam tubuh pemerintah.

Karena makan siang gratis hanya sebatas program politik, tidak ada urusannya dengan utang budi politik.