Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Orang yang Diajukan Jadi Menteri Prabowo Harus Profesional dan Pakar di Bidangnya

Kompas.com - 26/03/2024, 05:32 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani, mengatakan orang-orang yang diajukan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo harus profesional dan pakar di bidang kementerian tersebut.

Adapun pembicaraan terkait menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan sudah dimulai.

Hal tersebut diakui oleh Gibran yang mengaku turut membahas kabinet saat bertemu Prabowo pada Jumat (22/3/2024) lalu.

Baca juga: Gibran Sebut Jokowi Tidak Titip Orang Jadi Menteri ke Prabowo, Cuma Beri Masukan

"Bapak presiden (Prabowo) menganggap bahwa orang-orang yang diajukan oleh partai juga adalah orang yang dianggap profesional, memiliki kemampuan dan kepakaran di bidang yang diajukan," ujar Muzani saat ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Muzani mengaku tidak tahu persis isi pembicaraan soal kabinet saat Prabowo dan Gibran bertemu.

Hanya saja, wajar jika presiden dan wapres saling memberikan pandangannya. Apalagi, penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden.


"Jadi apa yang dikatakan Gibran kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo itu mungkin saja. Tapi bahwa persoalan kabinet sudah mulai diomongkan beberapa kali memang saya dengar dari Pak Prabowo," tuturnya.

Sementara itu, Muzani menyebut Prabowo sudah berbicara soal menteri secara terbatas, belum mendalam.

"Ya beberapa kali Pak Prabowo ngomong-ngomong, tapi ngomong terbatas saja, enggak teralu dalam," imbuh Muzani.

Baca juga: Soal Pertemuan Prabowo dengan Megawati, PDI-P Tunggu Hasil Sengketa Pilpres di MK

Adapun Gibran menyampaikan, ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut menitipkan orang tertentu untuk menjadi menteri yang akan berada di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Gibran menegaskan, Prabowo sendiri yang menentukan siapa-siapa saja orang yang akan menjadi pembantunya di kabinet.

"Enggak. Pak Prabowo yang akan menentukan ya," ujar Gibran saat ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Enggak, keputusannya di Pak Prabowo," kata dia lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com