Salin Artikel

Sekjen PDI-P: Yang Ada Bukan "Jokowi Effect", melainkan "Bansos Effect"

Ia pun menyindir bantuan sosial (bansos) yang gencar diberikan pemerintah menjelang hari pencoblosan.

Menurut dia, pemberian bansos itu berefek pada preferensi masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Jadi, yang ada bukan Jokowi effect, tetapi adalah bansos effect, penggunaan aparatur negara effect, intimidasi effect, itu yang terjadi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Ia menjawab pertanyaan wartawan soal apakah PDI-P melakukan evaluasi karena ada yang menilai bahwa kemenangan mereka dalam pemilu legislatif tak lepas dari efek Jokowi. 

Hasto menepis bahwa kemenangan PDI-P dalam Pileg 2024 karena efek Jokowi.

Menurutnya, hal itu dikarenakan kekuatan kolektif seluruh kader PDI-P yang menyatu dengan rakyat.

"Maka, meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktik-praktik politik yang liberal menghalalkan segala cara, serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara, tetapi setidaknya dari proses kelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang Pemilu tiga kali berturut-turut," tutur Hasto.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyatakan, efek bansos dan pengerahan kekuasaan itu bahkan tidak bisa meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep ke parlemen.

Kemudian, Hasto menilai, operasi penguasa itu telah mengabaikan supremasi hukum.

"Karena tidak ada demokrasi tanpa supremasi hukum, dan di dalam supremasi hukum, keteladanan seorang pemimpin itu diperlukan. Bagaimana seorang pemimpin nasional itu melakukan berbagai operasi-operasi politik karena ada conflict of interest," tutur Hasto.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/22065181/sekjen-pdi-p-yang-ada-bukan-jokowi-effect-melainkan-bansos-effect

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke