Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Catat 774 Rumah Rusak Berat Akibat Gempa di Tuban

Kompas.com - 25/03/2024, 14:00 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 774 rumah rusak berat akibat gempa dengan magnitudo 6,5 yang terjadi Jumat (22/3/2024) di Tuban, Jawa Timur.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, data rumah rusak adalah data terbaru sampai dengan hari ini, Senin (25/3/2024).

"Rincian berdasarkan tingkat kerusakan sebagai berikut rumah rusak berat 774 unit," katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Sedangkan rumah rusak sedang sebanyak 1.332 unit, rusak ringan 2.573 unit. Total rumah rusak mencapai 4.679 unit.

Baca juga: Viral, Video Disebut Muncul Gunung Api di Grobogan Usai Gempa, Ini Kata PVMBG

"Dari total jumlah tersebut kerusakan terbanyak berada di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur," ujar dia.

Abdul mengatakan, selain bangunan tempat tinggal, gempa tersebut juga merusak bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, kantor dan rumah sakit.

Rincian kerusakan fasilitas umum lebih sedikit dibandingkan dengan kerusakan rumah.

Tempat ibadah yang rusak mencapai 183 unit, sekolah 91 unit, kantor 24 unit, dan rumah sakit 5 unit.

Abdul juga menyebut, gempa tersebut juga berdampak kepada warga yang harus mengungsi karena rumahnya rusak.

Baca juga: BMKG Ungkap 12 Fakta Gempa Bawean, Berpusat di Sesar Tua Pola Meratus

"Total warga mengungsi berjumlah 33.535 jiwa. Rincian dari total tersebut yaitu pengungsian pada kelompok dewasa 18.531 jiwa, anak-anak 10.109 dan lansia 4.895," imbuh dia.

Sebelumnya, gempa bumi dengan 6,0 magnitudo tercatat mengguncang wilayah Jatim pada Jumat (22/3), pukul 11.22 WIB.

Pusat gempa berada di laut 132 kilometer timur laut Tuban dengan kedalaman 10 kilometer.

Gempa susulan 6,5 magnitudo kemudian terjadi pada 15.52 WIB di hari yang sama. Pusat gempa berada di laut 130 kilometer timur laut Tuban dengan kedalaman 10 kilometer yang membuat banyak bangunan rusak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com