Salin Artikel

BNPB Catat 774 Rumah Rusak Berat Akibat Gempa di Tuban

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 774 rumah rusak berat akibat gempa dengan magnitudo 6,5 yang terjadi Jumat (22/3/2024) di Tuban, Jawa Timur.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, data rumah rusak adalah data terbaru sampai dengan hari ini, Senin (25/3/2024).

"Rincian berdasarkan tingkat kerusakan sebagai berikut rumah rusak berat 774 unit," katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Sedangkan rumah rusak sedang sebanyak 1.332 unit, rusak ringan 2.573 unit. Total rumah rusak mencapai 4.679 unit.

"Dari total jumlah tersebut kerusakan terbanyak berada di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur," ujar dia.

Abdul mengatakan, selain bangunan tempat tinggal, gempa tersebut juga merusak bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, kantor dan rumah sakit.

Rincian kerusakan fasilitas umum lebih sedikit dibandingkan dengan kerusakan rumah.

Tempat ibadah yang rusak mencapai 183 unit, sekolah 91 unit, kantor 24 unit, dan rumah sakit 5 unit.

Abdul juga menyebut, gempa tersebut juga berdampak kepada warga yang harus mengungsi karena rumahnya rusak.

"Total warga mengungsi berjumlah 33.535 jiwa. Rincian dari total tersebut yaitu pengungsian pada kelompok dewasa 18.531 jiwa, anak-anak 10.109 dan lansia 4.895," imbuh dia.

Sebelumnya, gempa bumi dengan 6,0 magnitudo tercatat mengguncang wilayah Jatim pada Jumat (22/3), pukul 11.22 WIB.

Pusat gempa berada di laut 132 kilometer timur laut Tuban dengan kedalaman 10 kilometer.

Gempa susulan 6,5 magnitudo kemudian terjadi pada 15.52 WIB di hari yang sama. Pusat gempa berada di laut 130 kilometer timur laut Tuban dengan kedalaman 10 kilometer yang membuat banyak bangunan rusak.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/14002901/bnpb-catat-774-rumah-rusak-berat-akibat-gempa-di-tuban

Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke