Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Sinyal Nasdem dan PPP Merapat, Gerindra: Bagian Implementasi Politik "Merangkul" Prabowo

Kompas.com - 22/03/2024, 17:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa selain Partai Nasdem, ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mulai terlihat jelas menjalin komunikasi dengan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Habiburokhman usai ditanya tentang pertemuan Prabowo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat (22/3/2024) hari ini, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat.

"Ini adalah bagian dari implementasi politik merangkulnya Pak Prabowo bahwa memang kami ingin kita sebagai elite bangsa ini, kita mengedepankan persatuan dan kesatuan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Meski demikian, dia mengatakan, pertemuan Prabowo dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum dijadwalkan.

Baca juga: Bertemu Surya Paloh, Prabowo Sebut Butuh Putra-Putri Terbaik

Habiburokhman mengungkapkan, Prabowo menyadari bahwa mengelola negara tidak lah mudah hanya sendirian.

Maka dari itu, menurut dia, dibutuhkan kebersamaan dalam membangun bangsa negara.

"Dan yang terpenting kita harus rukun, pertengkaran yang berlarut-larut dipastikan tidak akan produktif," ujar Habiburokhman.

"Padahal kan persoalan-persoalan besar sedang terjadi dan menanti di depan kita," katanya lagi.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengeklaim bahwa proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah selesai 90 persen.

Hal ini ditandai dengan adanya putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI soal rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Baca juga: Temui Surya Paloh, Prabowo: Sesudah Pertandingan Kita Bersatu Membangun Bangsa

"Nah pemilu sebagai ajang kontestasi, mungkin 99 persen sudah selesai dengan kemarin dinyatakannya oleh KPU bahwa Pak Prabowo sebagai pemenang dan Mas Gibran," katanya.

"Ya secara realistis saya pikir elite-elite bangsa ini juga sudah mulai realistis semua bahwa iya sudah selesai, tinggal memang ada prosedur yang di MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Habiburokhman lagi.

Kendati demikian, menurut dia, Gerindra tetap menghormati adanya pihak-pihak yang bakal mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Walaupun tentu semua juga tahu lah di MK itu mempersoalkan hasil yang signifikan. Kalau tidak ada dasarnya, hampir dapat dipastikan enggak akan ada perubahan daripada putusan KPU," kata Habiburokhman.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto mendatangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat siang.

Baca juga: Soal Ada Partai Akan Gabung KIM, Dito Ariotedjo: 2-3 Minggu ke Depan Pasti Seru

Pantauan Kompas.com, Prabowo tiba pukul 13.35 WIB, bersama jajaran petinggi Partai Gerindra seperti Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono.

Sementara, Surya Paloh didampingi oleh Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni, dan Ketua DPP Gerindra Willy Aditya.

Tak hanya itu, pertemuan itu pun tampak spesial karena Nasdem menggelar karpet merah yang digelar beberapa saat sebelum Prabowo hadir.

Sebelumnya, calon wakil presiden (cawapres) Prabowo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan pihaknya bakal merangkul semua pihak. Dia juga mengungkapkan Koalisi Indonesia Maju tengah mendekati sejumlah partai politik.

“Sudah ada ke arah sana (pendekatan), lebih dari satu partai,” ujar Gibran.

Baca juga: Gerindra Klaim Ada Partai Pendukung Anies dan Ganjar yang Beri Isyarat Gabung ke Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com