Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI Denny JA: Pemilih Anies-Muhaimin dan PKS Paling Banyak Tak Terima Hasil Pilpres

Kompas.com - 22/03/2024, 16:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memetakan sikap pemilih terhadap hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024).

Survei menanyakan kepada responden, “Jika nanti KPU memutuskan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran, apakah Ibu/Bapak akan setuju atau tidak setuju?”

Secara umum, 89,8 persen responden menjawab “Ya, saya akan setuju dengan keputusan KPU”. Sedangkan 9,3 persen responden menjawab “Saya tidak setuju dengan keputusan KPU”.

Sisanya, sebanyak 0,9 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Dilihat dari basis pilihan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), responden yang memilih pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paling banyak menyatakan ketidaksetujuan. Jumlahnya mencapai 17,7 persen responden.

Meski begitu, responden yang memilih Anies-Muhaimin dan setuju terhadap hasil pilpres jumlahnya masih lebih banyak.

Baca juga: Sejumlah Kesalahan Suara Tak Terkoreksi, KPU Yakin Hitungan Pemilu 2024 Akuntabel

Sementara, responden yang memilih Prabowo-Gibran paling banyak setuju dengan keputusan KPU. Namun, ada juga pemilih Prabowo-Gibran yang tidak setuju.

“Bahwa ternyata yang setuju bukan hanya dari pihak yang menang saja, tetapi dari pihak yang kalah pun pemilih-pemilihnya setuju meskipun ada perbedaan tingkat persetujuannya,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube LSI Denny JA Official, Jumat (22/3/2024).

Berikut rincian sikap pemilih capres-cawapres terhadap hasil Pilpres 2024:

Pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

  • Setuju keputusan KPU: 79,9 persen
  • Tidak setuju keputusan KPU: 17,7 persen
  • Tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ): 2,4 persen

Pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

  • Setuju keputusan KPU: 93,8 persen
  • Tidak setuju keputusan KPU: 5,8 persen
  • TT/TJ:0,4 persen

Pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD

  • Setuju keputusan KPU: 90,5 persen
  • Tidak setuju keputusan KPU: 9,0 persen
  • TT/TJ: 0,5 persen

Selanjutnya, dilihat dari pilihan partai politik (parpol), responden yang paling banyak tidak menerima keputusan KPU datang dari pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Angkanya mencapai 27,4 persen.

Selain itu, responden pemilih Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga banyak menyatakan ketidaksetujuan. Ketiganya merupakan parpol pengusung Anies-Muhaimin.

Di sisi lain, responden pemilih Gerindra menjadi yang paling banyak menyatakan menerima keputusan KPU. Gerindra merupakan partai politik utama pengusung Prabowo-Gibran.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com