Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Ganjar soal Peluang Parpol Pengusungnya Bakal Merapat ke Pemerintahan atau Jadi Oposisi

Kompas.com - 21/03/2024, 16:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya menyerahkan ke partai politik pengusungnya, yakni PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk merapat ke pemerintahan selanjutnya atau tidak.

Hal itu disampaikan Ganjar usai ditanya tentang rencana partai politik pengusungnya itu menggulirkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Soal sikap partai ke mana (oposisi atau koalisi pemerintah selanjutnya) nanti partai yang akan memutuskan," kata Ganjar dalam konferensi pers di Posko Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Ganjar menekankan bahwa dirinya dan pasangannya, Mahfud MD tidak berwenang mencampuri proses-proses hak angket yang bakal bergulir di DPR.

Baca juga: Yakin Parpol Pengusung Bakal Gulirkan Hak Angket, Ganjar: Tinggal Proses Administratif

Dalam hal ini, Ganjar menyerahkan sepenuhnya pada wewenang DPR.

"Tadi saya sampaikan, (hak) angket nanti akan ada di parlemen," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Lebih lanjut, Ganjar memastikan bahwa pihaknya bakal mengajukan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), saat ditanya apakah menolak hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024) malam.

"Kami akan ke MK. Jadi kami akan ke MK ini untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang tadi kami ceritakan itu. Sehingga betul-betul tadi Prof Mahfud juga sudah sampaikan bagaimana mengawal demokrasi ini bisa berjalan," kata Ganjar.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Bakal Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK Paling Cepat Besok

Diberitakan sebelumnya, KPU RI telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 tingkat nasional pada Rabu malam.

Ganjar-Mahfud meraup suara terendah dibandingkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, yakni 27.040.878 suara.

Sementara pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara.

Kemudian, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengantongi 40.971.906 suara.

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Tak Jadi Mahkamah Kalkulator Saat Tangani Sengketa Pilpres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com