Sejarah PPP, Pernah Berulang Kali Bikin Rezim Orde Baru Berang

Kekalahan yang dialami PPP secara berturut-turut pada tiga pemilu membuat para petinggi partai ini menjadi gamang untuk menghadapi Pemilu 1997.

PPP kemudian kembali bangkit dari keterpurukan ini dengan membangun citra baru yang lebih dinamis. Sejak tahun 1995, PPP tampil lebih keras terutama dalam memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penataan politik nasional.

Tahun 1997, saat perayaan hari lahir PPP yang ke-24, partai ini telah merumuskan sepuluh masalah mendasar dan krusial yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Pertama, merosotnya moral bangsa yang semakin terasa di semua strata kehidupan. Indikasinya adalah berkembangnya kejahatan secara berani, perkosaan, kebringasan, korupsi dan kolusi, kesewenang-wenangan, pungli, dan suap.

Kedua, keadilan dan kepastian hukum yang ditandai dengan materi hukum yang kurang menyelami spirit kerakyatan, dan penegakan hukum yang terkesan belum mencerminankan rasa keadilan, kepastian, dan ketentraman.

Ketiga, persamaan, kebersamaan dan kekeluargaan yang semakin populer diucapkan, tetapi pelaksanaannya makin tidak populer di mata rakyat. Keempat, kesenjangan sosial. Kelima, politik dan demokratisasi yang semakin mengarah pada upaya memupuk kekuatan untuk kelompok yang berkuasa atau kelompok kepentingan.

Keenam, semakin sulitnya membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena praktik korupsi dan kolusi serta pamer kemewahan telah menjalar kedalam nadi kehidupan bangsa. Ketujuh, mandeknya fungsi DPR karena intervensi suprastruktur lewat kebijakan-kebijakan sepihak yang tidak adil.

Kedelapan, masalah kaum pekerja yang hak-haknya diabaikan. Kesembilan, rendahnya kualitas pendidikan karena merosotnya wibawa guru, dan semakin mahalnya biaya pendidikan. Terakhir, pemasungan terhadap ruang gerak dan kreativitas generasi muda terutama dalam politik.

Meskipun partai ini tidak dapat melaksanakan tuntutan tersebut, PPP tetap konsisten dalam memperjuangkannya melalui pernyataan politik maupun aksi nyata para kadernya yang berada di kursi DPR.