Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Sebut Kelompok Separatis di Papua Ingin Gagalkan Pilkada Serentak

Kompas.com - 21/03/2024, 14:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan, kelompok separatis teroris (KST) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua mempunyai rencana untuk menggagalkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Di wilayah Papua, kelompok separatis teroris terpantau mempunyai agenda untuk menggagalkan pilkada guna delegitimasi NKRI serta mencari perhatian dunia internasional," kata Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).

Agus mengatakan, hal itu ditandai dengan adanya aksi KST bersenjata di tujuh wilayah rawan pada periode Maret 2024.

Ia menyebutkan, aksi tersebut sudah terjadi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya; Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya di Papua Tengah; serta Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan.

Baca juga: Panglima Agus Pimpin Sertijab Dankodiklat TNI dari Letjen Eko Margiyono ke Laksdya Maman Firmansyah

"Meningkatnya aksi KST dipengaruhi oleh akan datangnya penyelengaraan pemilu serentak," kata Agus.

Selain itu, TNI juga menyoroti adanya calon anggota legislatif atau pasngan calon kepala daerah yang terafiliasi dengan KST.

Sebab, hasil pemilihan yang diikuti oleh calon terafiliasi tersebut bisa berdampak pada situasi keamanan.

"Paslon yang berafiliasi dengan kelompok KST apabila kalah dalam perolehan suara memiliki kemungkinan akan melakukan aksi gangguan kemanan yang lebih besar," ujar Agus.

Sebagai langkah mitigasi, satuan TNI di wilayah akan memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial.

Selain mereka juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum maupun pihak terkait untuk rencana kontigensi pengamanan pilkada.

Baca juga: Prajurit Marinir Gugur Ditembak KKB di Puncak Jaya, Panglima TNI dan Dankormar Berdukacita

"Dan terakhir Satgas Papua dan Aceh lebih aktif melaksanakan pengamanan statis dan mobile dalam rangka melaksanakan pencegahan dini pada potensi ancaman bersenjata," kata Agus.

Sebelumnya, Agus mengungkapkan ada 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Ke-15 provinsi dimaksud adalah Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara.

Kemudian, 6 provinsi di Pulau Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Baca juga: AHY Datangi Prabowo di Kemenhan Jelang Penetapan Pemenang Pilpres 2024, Ada Panglima TNI Juga

Kerawanan tersebut, antara lain berupa konflik SARA, konflik di antara pasangan calon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis partai politik tertentu, hingga konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua.

Selain itu, ada 6 provinsi yang memiliki kerawanan tingkat sedang yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timmur, Bali, Nusa Tenggara Barat, nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Untuk diketahui, Pilkada serentak 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com