Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar-Mahfud Keok di "Kandang Banteng", TPN Sebut Hasil Pemilu 2024 Sulit Dipercaya

Kompas.com - 20/03/2024, 20:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menilai, hasil rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sulit dipercaya.

Pasalnya, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang diusung oleh PDI Perjuangan kalah di provinsi-provinsi yang menjadi basis suara partai berlambang banteng tersebut.

"Saya tidak pernah percaya kenapa Ganjar-Mahfud itu tidak menang di Bali, padahal itu stronghold-nya PDI-P. Mengapa Ganjar kalah di Jawa Tengah, kenapa Ganjar kalah di Sulawesi Utara, unbelievable (sulit dipercaya), NTT juga," kata Todung di Posko Teuku Umar, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Todung menuding ada yang salah dalam pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga Ganjar-Mahfud kalah di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi "kandang" pendukung mereka.

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Kapolri Larang Kapolda Jadi Saksi di Sidang MK

Menurut dia, ada praktik intervensi kekuasaan melalui politisasi bantuan sosial (bansos) serta kriminalisasi terhadap kepala desa yang mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu.

Atas kecurigaan ini, kubu Ganjar-Mahfud memastikan akan mengajukan gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) demi membuktikan dugaan kecurangan.

"Jadi buat saya, there is something wrong with the election, ada yang salah dengan proses pemilihan umum. Bukan kita menolak pemilu, tapi kita ingin memperbaiki dan mengoreksi kesalahan-kesalahan itu," kata Todung.

Todung pun berharap MK memberi kesempatan bagi kubu Ganjar-Mahfud untuk mengungkap segala bentuk kecurangan pemilu, tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara antarkandidat.

"Karena kalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara, menjadi 'mahkamah kalkulator', itu tidak akan menyelesaikan persoalan," ujar dia.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ganjar-Mahfud tidak unggul di satu pun provinsi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tercatat menang di 36 dari 38 provinsi se-Indonesia. Selanjutnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, unggul di dua provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Barat.

Adapun proses rekapitulasi suara secara nasional telah diselenggarakan KPU sejak 28 Februari 2024. Sebelumnya, sejak 15 Februari 2024, rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, berlanjut ke kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan terakhir nasional.

Hari ini merupakan hari terakhir buat KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024. KPU berencana mengumumkan hasil Pemilu) 2024 pada Rabu malam ini.

Baca juga: Ganjar Mengaku Siap Hadapi Hasil Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com