Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Megawati, Adian: Hak Angket Itu Bukan Keputusan yang Diambil Tiba-tiba

Kompas.com - 20/03/2024, 08:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengakui hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 bukanlah keputusan yang sederhana.

Adian menegaskan Fraksi PDI-P di DPR harus menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait keputusan hak angket.

Hal tersebut Adian sampaikan saat menerima massa demo yang mendesak hak angket DPR di ruang Fraksi PDI-P, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024) malam.

"Saya tidak mau ngomong panjang lebar karena di internal fraksi harus tunggu keputusan ketum terkait hal ini. Hak angket itu bukan keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba dan sederhana," ujar Adian.

Baca juga: Adian Sebut Keputusan Pengguliran Hak Angket Tinggal Tunggu Perintah Megawati

Adian mengungkapkan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pernah berkata kepadanya bahwa segala sesuatu harus diperhitungkan.

Maka dari itu, jika mereka ingin menggulirkan hak angket DPR, tidak boleh setengah-setengah.

"Kalau maju tidak boleh setengah-setengah. Sehingga kemudian kita lengkapi segala sesuatunya, argumentasinya, dasar hukumnya, pertimbangan filosofinya," tuturnya.

Lalu, Adian mengungkit keberanian Megawati di era Orde Baru dulu.

Kala itu, kata dia, tidak ada orang yang berani melawan kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden ke-2 Soeharto.

Baca juga: Adian Napitupulu: Puan Tidak Pernah Tutup Mata Terhadap Hak Angket Pemilu

"Ketika dulu (tahun) 1996-1997 orang tidak berani head to head dengan kekuasaan. Ibu Megawati melakukan itu. Saat itu Pemilu 1997 Ibu Megawati mengatakan dengan tegas, 'saya Megawati Soekarnoputri tidak menggunakan hak pilih'," kata Adian.

"Lalu kemudian terjadi perisitiwa 27 Juli dan rangkaiannya. Ketika selesai peristiwa 27 Juli, orang yang pakai baju kaosnya Pro Megawati itu bisa ditangkap, dikejar. Peringatan 27 Juli setiap tahun kita dikejar-kejar oleh polisi dan sebagai-sebagainya. Tapi tidak ada kata mundur dari Bu Megawati," sambungnya.

Untuk itu, Adian meminta semua pihak mempelajari sejarah PDI-P jika ingin tahu soal hak angket.

Dia menyebut PDI-P sejak dulu hingga sekarang masih dipimpin oleh sosok pemberani bernama Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bakal Laporkan Masukan Pedemo soal Hak Angket Pemilu ke Megawati

"Kalau kemudian dibilang apakah PDI-P akan oposisi atau tidak, saya tidak akan menjawab hari ini. Tapi kita pernah punya pengalaman oposisi 10 tahun enggak berhenti-berhenti," imbuh Adian.

Untuk diketahui, wacana menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 pertama kali disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pun setuju dengan usulan Ganjar tersebut.

Dalam perjalanannya, partai pendukung Ganjar dan Anies mengaku ikut mendorong hak angket.

Hanya saja, hingga saat ini, wacana pengguliran hak angket tersebut tidak kunjung terealisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com