Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Kompas.com - 19/03/2024, 19:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengungkapkan alasan lembaganya telat melakukan rekapitulasi suara nasional di kantor KPU RI.

Hal ini menjawab pertanyaan saksi PDI-P, Almunardin, yang bertanya alasan KPU baru menyelesaikan rekapitulasi sehari sebelum pengumuman penetapan hasil Pemilu 2024, berbarengan dengan Provinsi Maluku.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari juga menanyakan hal serupa kepada Ummi Wahyuni dalam rapat pleno di kantor KPU pusat pada Selasa (19/3/2024).

Hasyim bahkan menyoroti keikutsertaan KPU Jawa Barat di Pemilu 2019, yang disebut lebih cepat.

Baca juga: KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

 

Saat itu, KPU Jawa Barat sudah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Pusat pada 9 Mei 2019, tepat 12 hari sebelum penetapan tanggal 21 Mei 2019.

"Penetapannya itu 21 Mei 2019, berarti kira-kira 12 hari sebelum penetapan, masuk kategori pertengahan. Kalau sekarang kan tanggal 19, satu hari sebelum penetapan. Kira-kira alasannya apa, silakan dijelaskan," tanya Hasyim dalam rapat pleno.

Menanggapi hal itu, Ummi Wahyuni menyebutkan beberapa alasan yang membuat keterlambatan rekapitulasi Jawa Barat.

Dia menyatakan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS)-nya pun menjadi yang terbanyak, yakni 140.457 TPS dengan jumlah 35 juta lebih pemilih.

Baca juga: KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Selain itu, menurut Ummi, Jawa Barat memiliki 153 daerah pemilihan (Dapil).

"Kami mohon maaf dianggap datang terlambat di dalam forum rekapitulasi tingkat nasional. Kami punya 153 daerah pemilihan, (terdiri dari) 11 DPR RI, 15 untuk DPRD provinsi, dan 53 dapil untuk DPRD kabupaten/kota," kata Ummi.

Ummi juga mengatakan, terjadi kenaikan jumlah TPS dibanding tahun 2019.

Menurut dia, lima tahun lalu, TPS di Jawa Barat berjumlah sekitar 138.000 lebih, sedangkan saat ini berjumlah 140.457 TPS.

Baca juga: Ketua KPU Jabar Pastikan Serahkan Hasil Pleno Rekapitulasi Malam Ini

Di sisi lain, pihaknya juga sempat menunda rekapitulasi provinsi lantaran beberapa kabupaten/kota belum selesai merekapitulasi hasil pemungutan suara.

Salah satu kabupaten/kota yang saat itu belum selesai adalah Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, yang memiliki 1.222 TPS.

"Kemarin di Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan ini sudah menggunakan tujuh panel dengan dua shift. Kami juga memastikan teman-teman di hampir 1,3 juta penyelenggara kami di 27 kabupaten/kota sudah bekerja sungguh-sungguh, siang malam," ujar Ummi.

Diketahui, Jawa Barat menjadi provinsi ke-36 yang perolehan suaranya direkapitulasi di tingkat nasional oleh KPU RI.

Sementara itu, masih ada dua provinsi yang belum direkapitulasi secara nasional, yakni Papua dan Papua Pegunungan.

Baca juga: KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com