Salin Artikel

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Hal ini menjawab pertanyaan saksi PDI-P, Almunardin, yang bertanya alasan KPU baru menyelesaikan rekapitulasi sehari sebelum pengumuman penetapan hasil Pemilu 2024, berbarengan dengan Provinsi Maluku.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari juga menanyakan hal serupa kepada Ummi Wahyuni dalam rapat pleno di kantor KPU pusat pada Selasa (19/3/2024).

Hasyim bahkan menyoroti keikutsertaan KPU Jawa Barat di Pemilu 2019, yang disebut lebih cepat.

Saat itu, KPU Jawa Barat sudah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Pusat pada 9 Mei 2019, tepat 12 hari sebelum penetapan tanggal 21 Mei 2019.

"Penetapannya itu 21 Mei 2019, berarti kira-kira 12 hari sebelum penetapan, masuk kategori pertengahan. Kalau sekarang kan tanggal 19, satu hari sebelum penetapan. Kira-kira alasannya apa, silakan dijelaskan," tanya Hasyim dalam rapat pleno.

Menanggapi hal itu, Ummi Wahyuni menyebutkan beberapa alasan yang membuat keterlambatan rekapitulasi Jawa Barat.

Dia menyatakan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS)-nya pun menjadi yang terbanyak, yakni 140.457 TPS dengan jumlah 35 juta lebih pemilih.

Selain itu, menurut Ummi, Jawa Barat memiliki 153 daerah pemilihan (Dapil).

"Kami mohon maaf dianggap datang terlambat di dalam forum rekapitulasi tingkat nasional. Kami punya 153 daerah pemilihan, (terdiri dari) 11 DPR RI, 15 untuk DPRD provinsi, dan 53 dapil untuk DPRD kabupaten/kota," kata Ummi.

Menurut dia, lima tahun lalu, TPS di Jawa Barat berjumlah sekitar 138.000 lebih, sedangkan saat ini berjumlah 140.457 TPS.

Di sisi lain, pihaknya juga sempat menunda rekapitulasi provinsi lantaran beberapa kabupaten/kota belum selesai merekapitulasi hasil pemungutan suara.

Salah satu kabupaten/kota yang saat itu belum selesai adalah Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, yang memiliki 1.222 TPS.

"Kemarin di Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan ini sudah menggunakan tujuh panel dengan dua shift. Kami juga memastikan teman-teman di hampir 1,3 juta penyelenggara kami di 27 kabupaten/kota sudah bekerja sungguh-sungguh, siang malam," ujar Ummi.

Diketahui, Jawa Barat menjadi provinsi ke-36 yang perolehan suaranya direkapitulasi di tingkat nasional oleh KPU RI.

Sementara itu, masih ada dua provinsi yang belum direkapitulasi secara nasional, yakni Papua dan Papua Pegunungan.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/19450551/kpu-jawa-barat-ungkap-alasannya-baru-rekapitulasi-nasional-sehari-sebelum

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke