Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Kompas.com - 19/03/2024, 18:33 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal bergabung dengan Partai Golkar dan masuk bursa ketua umum dianggap bakal menjadi ujian bagi sistem yang dibangun partai itu bertahun-tahun.

Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, Partai Golkar salah satu partai politik yang bisa bisa bertahan karena mengikuti perkembangan zaman dari masa Orde Baru sampai Reformasi.

Bahkan menurut Firman, Golkar merupakan salah satu partai politik yang paling rapi dalam mengorganisasi diri dari sisi kepengurusan pusat sampai daerah maupun organisasi sayap.

Akan tetapi, Firman menilai Musyawarah Nasional (Munas) yang rencananya digelar pada Desember 2024 bakal menjadi ujian bagi sistem yang dipertahankan Partai Golkar.

Baca juga: Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Akan tetapi, isu mengenai Presiden Jokowi yang hendak bergabung ke Golkar mesti menjadi perhatian.

Sebab menurut Firman, jika Golkar keliru dalam mengambil langkah dan tidak menaati syarat kandidat ketua umum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maka bakal berdampak negatif.

"Politik hari ini kerap memorakporandakan etika, sejarah, dan pelembagaan. Itu yang masih mungkin ada cerita lain, apakah Golkar akan mengubah sejarahnya atau tetap konsisten,” kata Firman seperti dikutip dari Kompas.id, Selasa (19/3/2024).

Menurut Firman, Golkar merawat tradisi demokrasi dalam pemilihan ketua umum pascareformasi.

Baca juga: Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Meskipun dalam praktiknya kandidat yang terpilih kerap merupakan tokoh yang menonjol baik secara politik maupun modal finansial, tetapi mereka menaati mekanisme demokrasi dan syarat yang tercantum dalam AD/ART.


Selain itu, Golkar adalah salah satu partai politik dengan tradisi kaderisasi yang baik.

Golkar juga menerapkan syarat loyalitas kepada partai buat menentukan para kader menjadi kandidat yang layak bersaing memperebutkan kursi ketua umum.

Alhasil, Firman menilai tidak mudah buat tokoh nonkader buat menerabas aturan dan menyalip kader lain yang sudah berjuang buat bersaing menjadi pemimpin Golkar.

Baca juga: Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Sampai saat ini terdapat 4 tokoh yang disebut-sebut bakal bersaing memperebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 2024.

Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo mengungkapkan, ada empat kader yang masuk bursa calon ketua umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, dan dirinya sendiri.

Isu soal rencana bergabungnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Golkar sebelum atau sesudah periode kedua pemerintahannya berakhir semakin santer.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com