Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal bergabung dengan Partai Golkar dan masuk bursa ketua umum dianggap bakal menjadi ujian bagi sistem yang dibangun partai itu bertahun-tahun.

Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, Partai Golkar salah satu partai politik yang bisa bisa bertahan karena mengikuti perkembangan zaman dari masa Orde Baru sampai Reformasi.

Bahkan menurut Firman, Golkar merupakan salah satu partai politik yang paling rapi dalam mengorganisasi diri dari sisi kepengurusan pusat sampai daerah maupun organisasi sayap.

Akan tetapi, Firman menilai Musyawarah Nasional (Munas) yang rencananya digelar pada Desember 2024 bakal menjadi ujian bagi sistem yang dipertahankan Partai Golkar.

Baca juga: Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Akan tetapi, isu mengenai Presiden Jokowi yang hendak bergabung ke Golkar mesti menjadi perhatian.

Sebab menurut Firman, jika Golkar keliru dalam mengambil langkah dan tidak menaati syarat kandidat ketua umum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maka bakal berdampak negatif.

"Politik hari ini kerap memorakporandakan etika, sejarah, dan pelembagaan. Itu yang masih mungkin ada cerita lain, apakah Golkar akan mengubah sejarahnya atau tetap konsisten,” kata Firman seperti dikutip dari Kompas.id, Selasa (19/3/2024).

Menurut Firman, Golkar merawat tradisi demokrasi dalam pemilihan ketua umum pascareformasi.

Baca juga: Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Meskipun dalam praktiknya kandidat yang terpilih kerap merupakan tokoh yang menonjol baik secara politik maupun modal finansial, tetapi mereka menaati mekanisme demokrasi dan syarat yang tercantum dalam AD/ART.

Selain itu, Golkar adalah salah satu partai politik dengan tradisi kaderisasi yang baik.

Golkar juga menerapkan syarat loyalitas kepada partai buat menentukan para kader menjadi kandidat yang layak bersaing memperebutkan kursi ketua umum.

Alhasil, Firman menilai tidak mudah buat tokoh nonkader buat menerabas aturan dan menyalip kader lain yang sudah berjuang buat bersaing menjadi pemimpin Golkar.

Baca juga: Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Sampai saat ini terdapat 4 tokoh yang disebut-sebut bakal bersaing memperebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 2024.

Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo mengungkapkan, ada empat kader yang masuk bursa calon ketua umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, dan dirinya sendiri.

Isu soal rencana bergabungnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Golkar sebelum atau sesudah periode kedua pemerintahannya berakhir semakin santer.

Kabar mengenai Jokowi yang disebut bakal bergabung ke Golkar mencuat ketika dia mengenakan dasi berwarna kuning saat berangkat melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, pada 16 Desember 2023.

Saat itu Jokowi ditanya alasan mengenakan dasi berwarna kuning, lantaran biasanya kerap mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatan ke luar negeri.

Baca juga: Dorong Airlangga Kembali Jadi Ketua Umum, Elite Golkar: Belum Tentu Orang Lain Lebih Baik

Sampai saat ini status Presiden Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi dipertanyakan, meskipun partai berlambang banteng bermoncong putih itu tidak pernah secara tegas menyatakan status keanggotaan Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi calon presiden (Capres) nomor 2 Prabowo Subianto.

Gibran juga merupakan kader dan diusung PDI-P dalam pemilihan kepala daerah Kota Solo pada 2020 silam.

Di sisi lain, PDI-P juga mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Akibat situasi itu, hubungan antara PDI-P dan Jokowi akibat persaingan politik dalam Pilpres 2024 terlihat kurang harmonis.

Baca juga: Elite Golkar: Gaya Kepemimpinan Airlangga Mirip Akbar Tandjung, Kalem tetapi Hasilnya Pasti

Kini PDI-P juga turut mengomentari soal peluang mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait dugaan pelanggaran pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Padahal, PDI-P sampai saat ini masih menjadi salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.