Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Umar Faruk mengakui bahwa ada sekitar 81.000 dari 150.000 surat suara yang tidak terkirim ke alamat pemilih. Akibatnya, surat suara yang didistribusikan melalui Pos itu pun kembali ke PPLN.

Hal ini diungkap Umar saat diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan pemalsuan data daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Kuala Lumpur dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

"Setahu saudara yang dikirim metode pos kan 150.000 sekian, apakah ada surat suara yang dikirim kembali sama pos ke PPLN karena alamat tersebut tidak ada, tidak bisa ditemukan alamatnya?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Umar.

"Berapa banyak?" tanya jaksa lagi.

"Laporan terakhir 80.000-an," kata Umar.

Baca juga: 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Didakwa Palsukan DPT Pemilu

Umar menjelaskan bahwa puluhan ribu surat suara itu tak terkirim pos lantaran alamat daftar pemilih tidak dapat ditemukan atau pemilih tak menempati alamat tersebut.

"Sekitar 80.000 yang tidak jelas alamatnya ya dalam metode pos?" tanya jaksa.

"Iya, bisa jadi tidak jelas alamatnya, bisa jadi orangnya yang bersangkutan tidak ada," kata Umar.

"Itulah hasil coklit (pencocokan dan penelitian)-nya teman-teman PPLN seperti itu ya, akhirnya return to sender 80.000. Sekitar 81.000 ya?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Umar.

Baca juga: Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Berdasarkan surat dakwaan, sebanyak 155.629 surat suara dikirimkan ke daftar pemilih Pemilu 2024 di Kuala Lumpur melalui metode pos.

Namun, sebanyak 81.253 surat suara dikirimkan kembali oleh pos ke PPLN atau return to sender. Pengembalian ini terjadi lantaran pos tak dapat menemukan alamat daftar pemilih.

Dalam perkara ini, tujuh PPLN Kuala Lumpur didakwa telah melakukan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data DPT.

Ketujuhnya terdakwa itu adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk dan enam anggota PPLN lainnya, yaitu Tita Octavia Cahya Rahayu seorang mahasiswa serta Dicky Saputra.

Kemudian, dua orang dosen bernama Aprijon dan Puji Sumarsono serta A Klalil seorang wiraswasta yang bertugas sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

Baca juga: KPU Periksa PPLN Kuala Lumpur yang Dinonaktifkan

Selain itu, ada juga seorang dosen yang juga bernama Masduki Khamdan Muchamad. Dia sempat menjadi buron.

“Telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, baik yang menyuruh, yang melakukan atau yang turut serta melakukan,” kata Jaksa dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Jaksa memaparkan, dalam penyusunan daftar pemilih bagi pemilih luar negeri di Kuala Lumpur para terdakwa selaku PPLN KL menerima Data Penduduk Potensial Pemilin (DP4) dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada minggu kedua bulan Februari 2023.

Kemudian, data itu di-upload ke Sistem Data Pemilih (SIDALIH) KPU RI sejumlah 493.856 pemilih untuk dilakukan pencocokan dan penelitian data (coklit).

Baca juga: Rekapitulasi Suara 128 PPLN Selesai, Prabowo-Gibran Unggul di Luar Negeri

Selanjutnya, untuk membantu pelaksanaan coklit data pemilih, para terdakwa selaku PPLN Kuala Lumpur melakukan rekruitmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) pada tanggal 4 sampai dengan 12 Februari 2023.

Sebanyak 683 orang terpilih dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor 001/078 tahun 2023 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri Untuk Pemillhan Umum tahun 2024.

Dari hasil pemeriksaan, DP4 yang dikirim oleh KPU datanya tidak lengkap. Oleh sebab itu, PPLN mengirim surat ke Kantor KBRI di Kuala Lumpur untuk meminta data Warga Negara Indonesia di Kuala Lumpur dari Atase Ketenagakerjaan dan Atase Keimiarasian /SIMKIM (Sistem Informasi Manajeman Keimigrasian).

Setelahnya, diperoleh data sebanyak 200.000-an data yang selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan cara nama-nama di DP4 yang tidak lengkap data alamat dan nomor telepon untuk dilengkapi dengan data yang diperoleh dari Atase Ketenagakerjaan dan di SIMKIM.

Baca juga: Anggota PPLN Kuala Lumpur Serahkan Diri, Akan Ikut Dialidi di Kasus Penambahan DPT

Kemudian, hasil sinkronisasi itu diserahkan kepada Pantarlih untuk dilakukan coklit yang dilakukan dengan cara menelepon nomor telepon dari data yang terdapat di DP4 tersebut untuk ditanyakan identitasnya.

“Bahwa dari DP4 sebanyak 493.856 pemilih, Daftar Pemilih yang berhasil dilakukan coklit oleh pantarlih hanya sebanyak 64.148 pemilih,” kata Jaksa.

Setelah pelaksanaan coklit, dilakukan rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 5 April 2023.

Namun, rapat pleno penetapan DPS itu diwawnai komplain dari perwakilan Parpol karena jumlah Daftar Pemilih yang tercoklit hanya sebanyak 64.148 pemilih dari jumlah DP4 sebanyak 493.856 pemilih.

Komplain ini mengakibatkan perdebatan antara perwakilan partai politik (parpol) dengan PPLN.

Baca juga: 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Didakwa Palsukan DPT Pemilu

Namun, PPLN mengambil keputusan agar data DP4 yang belum tercoklit dijadikan DPS dikurangi data tidak memenuhi syarat (TMS) ditambah dengan yang dicoklit.

Oleh karena itu, hasil akhir yang ditetapkan menjadi DPS sebanyak 491.152 pemilih, yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, penetapan DPS harus berdasarkan data hasil coklit yang telah diverifikasi.

Singkatnya, sesuai Berita Acara Nomor: 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023, total Rekapitulasi DPT yang dilaporkan PPLN Kuala Lumpur sejumlah 447.258 pemilih.

Sementara, data milik KPU yang telah dicocokan dan diteliti (coklit) secara langsung oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148 pemilih.

Atas perbuatannya, ketujuh PPLN dinilai telah melanggar Pasal 544 dan 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Rekapitulasi Suara 128 PPLN Selesai, Prabowo-Gibran Unggul di Luar Negeri