Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemungkinan atas sepengetahuan Ketua Umum Muhaimin Iskandar.

Kedua menteri tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar 

Khoirul Umam juga menduga bahwa pertemuan antara ketiga tokoh itu merupakan tindak lanjut komunikasi politik untuk menarik masuk PKB ke pemerintahan selanjutnya.

"Besar kemungkinan langkah itu merupakan tindak lanjut komunikasi politik untuk membuka kompromi dan negosiasi untuk menarik masuk PKB ke koalisi besar pemerintahan Prabowo-Gibran jika nanti akhirnya disahkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) selaku penyelenggara pemilu," ujar Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Anies Datangi Cak Imin Saat Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat: Ingatkan Konsistensi

"Komunikasi politik antara Presiden dan para menteri PKB itu besar kemungkinan atas sepengetahuan Cak Imin selaku pemimpin PKB," katanya lagi.

Khoirul Umam mengatakan, meskipun menggunakan kedok koordinasi internal pemerintahan, besar kemungkinan komunikasi itu merupakan media diplomasi kepentingan politik. Dalam rangka untuk menemukan titik keseimbangan baru dalam relasi PKB dan pemerintahan ke depan.

Menurut dia, ditariknya PKB ke dalam gerbong pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya akan memiliki tiga fungsi utama.

Pertama, untuk mengokohkan stabilitas politik dan pemerintahan di masa transisi kekuasaan yang umumnya sering mengalami turbulensi politik yang signifikan.

Baca juga: PKB Sebut Mulai Gulirkan Hak Angket, 5 Anggota Fraksi Sudah Tanda Tangan

Kedua, melemahkan basis kekuatan kritis di kubu koalisi perubahan yang selama ini menjadi yang terdepan mengkritik pemerintahan selama masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Ketiga, mengokohkan basis dukungan politik Islam moderat untuk menambah legitimasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran yang sarat dengan sejumlah catatan demokrasi," ujar Umam.

"Ketiga hal itu pada akhirnya akan menentukan stabilitas dan efektivitas kinerja pemerintahan baru di masa transisi kekuasaan ini," katanya melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Menaker Ida Fauziah dan Mendes Abdul Halim Iskandar bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin siang.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, 2 Menteri PKB Mengaku Tak Bahas soal Hak Angket Pemilu

Dalam pertemuan itu, kedua menteri yang merupakan kader PKB itu melaporkan hasil suara PKB dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Sekaligus juga tadi kita melaporkan ke Pak Presiden, karena tadi laporan terkait dengan pileg, artinya kita juga melaporkan terkait perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur," ujar Abdul Halim usai pertemuan.

"Sehingga penambahan kursi PKB secara nasional tidak hanya di Jawa. Kita pecah telur di Sumatera. Kita pecah telur di DKI Jakarta I dan DKI Jakarta II. Kita pecah telur di NTB I. Kemarin (2019) kita NTB cuma 1 dapil sekarang 2 dapil kita, PKB dapet. Dan penambahan pecah telur di Sulawesi Tenggara,: katanya lagi.

Sekaligus dia dan Ida Fauziah meminta arahan dari Kepala Negara untuk pengabdian jabatan selanjutnya.

Abdul Halim dan Ida Fauziah juga membicarakan soal format pemilu yang paling sesuai untuk Indonesia di masa yang akan datang.

Baca juga: Bertemu Dua Menteri PKB di Istana, Jokowi Titip Salam buat Cak Imin