Salin Artikel

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Kedua menteri tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar 

Khoirul Umam juga menduga bahwa pertemuan antara ketiga tokoh itu merupakan tindak lanjut komunikasi politik untuk menarik masuk PKB ke pemerintahan selanjutnya.

"Besar kemungkinan langkah itu merupakan tindak lanjut komunikasi politik untuk membuka kompromi dan negosiasi untuk menarik masuk PKB ke koalisi besar pemerintahan Prabowo-Gibran jika nanti akhirnya disahkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) selaku penyelenggara pemilu," ujar Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (18/3/2024).

"Komunikasi politik antara Presiden dan para menteri PKB itu besar kemungkinan atas sepengetahuan Cak Imin selaku pemimpin PKB," katanya lagi.

Khoirul Umam mengatakan, meskipun menggunakan kedok koordinasi internal pemerintahan, besar kemungkinan komunikasi itu merupakan media diplomasi kepentingan politik. Dalam rangka untuk menemukan titik keseimbangan baru dalam relasi PKB dan pemerintahan ke depan.

Menurut dia, ditariknya PKB ke dalam gerbong pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya akan memiliki tiga fungsi utama.

Pertama, untuk mengokohkan stabilitas politik dan pemerintahan di masa transisi kekuasaan yang umumnya sering mengalami turbulensi politik yang signifikan.

Kedua, melemahkan basis kekuatan kritis di kubu koalisi perubahan yang selama ini menjadi yang terdepan mengkritik pemerintahan selama masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Ketiga, mengokohkan basis dukungan politik Islam moderat untuk menambah legitimasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran yang sarat dengan sejumlah catatan demokrasi," ujar Umam.

"Ketiga hal itu pada akhirnya akan menentukan stabilitas dan efektivitas kinerja pemerintahan baru di masa transisi kekuasaan ini," katanya melanjutkan.

Dalam pertemuan itu, kedua menteri yang merupakan kader PKB itu melaporkan hasil suara PKB dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Sekaligus juga tadi kita melaporkan ke Pak Presiden, karena tadi laporan terkait dengan pileg, artinya kita juga melaporkan terkait perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur," ujar Abdul Halim usai pertemuan.

"Sehingga penambahan kursi PKB secara nasional tidak hanya di Jawa. Kita pecah telur di Sumatera. Kita pecah telur di DKI Jakarta I dan DKI Jakarta II. Kita pecah telur di NTB I. Kemarin (2019) kita NTB cuma 1 dapil sekarang 2 dapil kita, PKB dapet. Dan penambahan pecah telur di Sulawesi Tenggara,: katanya lagi.

Sekaligus dia dan Ida Fauziah meminta arahan dari Kepala Negara untuk pengabdian jabatan selanjutnya.

Abdul Halim dan Ida Fauziah juga membicarakan soal format pemilu yang paling sesuai untuk Indonesia di masa yang akan datang.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/05210091/jokowi-panggil-2-menteri-pkb-pengamat-duga-untuk-tarik-dukungan-pkb-ke

Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke