Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpin Demo, Eks Danjen Kopassus Soenarko: TNI Pasti Lihat Amburadulnya Pemilu tapi Tak Bersuara

Kompas.com - 18/03/2024, 17:12 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko mengatakan bahwa TNI masa bodoh melihat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu dikatakan Soenarko saat memimpin demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

“TNI masa bodoh. Karena saya katakan, saya tidak tahu (TNI) netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu ini, tapi dia tidak bersuara,” kata Soenarko kepada awak media.

Soenarko bahkan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai aktor kecurangan Pemilu 2024.

“KPU itu hanya operator,” ujar mantan Panglima Kodam Iskandar Muda itu.

Baca juga: Eks Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Demo di Depan KPU, Kritik Pilpres 2024

Soenarko lantas mengatakan, massa akan melakukan demonstrasi sampai aspirasi didengar.

Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 orang itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilu sekaligus pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilainya banyak kecurangan.

“Kami datang ke mari untuk menyampaikan aspirasi,” kata Soenarko dalam orasi dari atas mobil komando.

Soenarko mengatakan, massa membawa empat tuntutan. Tetapi, pada intinya, massa menyoroti pelaksanaan Pilpres 2024 yang ditemukan banyak kecurangan dan ketidakjujuran.

“Intinya pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai, sampai hari ini masih ditemukan banyak sekali kecurangan dan ketidakjujuran,” ujarnya.

Menurut dia, kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai sebelum pelaksanaan pemilu.

“Kami tidak mau dipimpin kumpulan penipu dan perampok,” kata Soenarko.

Baca juga: Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Disorot Komite HAM PBB, Kubu Prabowo: Berlebihan

Soenarko juga menyebutkan bahwa nepotisme terjadi secara terang-terangan di Indonesia.

Diketahui, Pilpres 2024 diikuti oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menjelang pengumuman pasangan presiden-wakil presiden terpilih, mencuat wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

Gayung bersambut, Anies menyatakan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket. Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, wacana tersebut seolah jalan di tempat karena belum ada satu pun anggota dewan bahkan fraksi partai politik yang resmi mengajukan atau menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca juga: Pimpin Demo di KPU, Eks Danjen Kopassus Soenarko: Sutradara Kecurangan Pilpres 2024 Ini Jokowi!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menko PMK Akui Belum Ada Solusi Overkapasitas Tenda Jemaah Haji

Menko PMK Akui Belum Ada Solusi Overkapasitas Tenda Jemaah Haji

Nasional
Cegah Judi 'Online', Pemerintah Disarankan Buka Kawasan Khusus Kasino

Cegah Judi "Online", Pemerintah Disarankan Buka Kawasan Khusus Kasino

Nasional
Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Nasional
Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi 'Online' Dianggap Kurang Kerjaan

Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi "Online" Dianggap Kurang Kerjaan

Nasional
Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Nasional
Niat Politik Pemerintah Perangi Judi 'Online' Dianggap Kurang Kuat

Niat Politik Pemerintah Perangi Judi "Online" Dianggap Kurang Kuat

Nasional
Lestarikan Lingkungan di Wilayah Operasi, Antam Rehabilitasi DAS Poleang

Lestarikan Lingkungan di Wilayah Operasi, Antam Rehabilitasi DAS Poleang

Nasional
Pj Kepala Daerah Harus Mundur jika Maju Pilkada, Mendagri: Risikonya 'Nganggur'

Pj Kepala Daerah Harus Mundur jika Maju Pilkada, Mendagri: Risikonya "Nganggur"

Nasional
Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Nasional
Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi 'Online', Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi "Online", Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Nasional
Menkominfo Sebut Situs Elaelo Bermuatan 'Phising': Akan Ditertibkan Hari ini

Menkominfo Sebut Situs Elaelo Bermuatan "Phising": Akan Ditertibkan Hari ini

Nasional
Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Nasional
Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Nasional
Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Nasional
Demokrat Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Demokrat Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com