Pimpin Demo, Eks Danjen Kopassus Soenarko: TNI Pasti Lihat Amburadulnya Pemilu tapi Tak Bersuara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko mengatakan bahwa TNI masa bodoh melihat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu dikatakan Soenarko saat memimpin demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

“TNI masa bodoh. Karena saya katakan, saya tidak tahu (TNI) netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu ini, tapi dia tidak bersuara,” kata Soenarko kepada awak media.

Soenarko bahkan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai aktor kecurangan Pemilu 2024.

“KPU itu hanya operator,” ujar mantan Panglima Kodam Iskandar Muda itu.

Baca juga: Eks Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Demo di Depan KPU, Kritik Pilpres 2024

Soenarko lantas mengatakan, massa akan melakukan demonstrasi sampai aspirasi didengar.

Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 orang itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilu sekaligus pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilainya banyak kecurangan.

“Kami datang ke mari untuk menyampaikan aspirasi,” kata Soenarko dalam orasi dari atas mobil komando.

Soenarko mengatakan, massa membawa empat tuntutan. Tetapi, pada intinya, massa menyoroti pelaksanaan Pilpres 2024 yang ditemukan banyak kecurangan dan ketidakjujuran.

“Intinya pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai, sampai hari ini masih ditemukan banyak sekali kecurangan dan ketidakjujuran,” ujarnya.

Menurut dia, kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai sebelum pelaksanaan pemilu.

“Kami tidak mau dipimpin kumpulan penipu dan perampok,” kata Soenarko.

Baca juga: Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Disorot Komite HAM PBB, Kubu Prabowo: Berlebihan

Soenarko juga menyebutkan bahwa nepotisme terjadi secara terang-terangan di Indonesia.

Diketahui, Pilpres 2024 diikuti oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menjelang pengumuman pasangan presiden-wakil presiden terpilih, mencuat wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

Gayung bersambut, Anies menyatakan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket. Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, wacana tersebut seolah jalan di tempat karena belum ada satu pun anggota dewan bahkan fraksi partai politik yang resmi mengajukan atau menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca juga: Pimpin Demo di KPU, Eks Danjen Kopassus Soenarko: Sutradara Kecurangan Pilpres 2024 Ini Jokowi!