Pimpin Demo, Eks Danjen Kopassus Soenarko: TNI Pasti Lihat Amburadulnya Pemilu tapi Tak Bersuara

Hal itu dikatakan Soenarko saat memimpin demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

“TNI masa bodoh. Karena saya katakan, saya tidak tahu (TNI) netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu ini, tapi dia tidak bersuara,” kata Soenarko kepada awak media.

Soenarko bahkan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai aktor kecurangan Pemilu 2024.

“KPU itu hanya operator,” ujar mantan Panglima Kodam Iskandar Muda itu.

Soenarko lantas mengatakan, massa akan melakukan demonstrasi sampai aspirasi didengar.

Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 orang itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilu sekaligus pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilainya banyak kecurangan.

“Kami datang ke mari untuk menyampaikan aspirasi,” kata Soenarko dalam orasi dari atas mobil komando.

“Intinya pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai, sampai hari ini masih ditemukan banyak sekali kecurangan dan ketidakjujuran,” ujarnya.

Menurut dia, kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai sebelum pelaksanaan pemilu.

“Kami tidak mau dipimpin kumpulan penipu dan perampok,” kata Soenarko.

Soenarko juga menyebutkan bahwa nepotisme terjadi secara terang-terangan di Indonesia.

Diketahui, Pilpres 2024 diikuti oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menjelang pengumuman pasangan presiden-wakil presiden terpilih, mencuat wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Gayung bersambut, Anies menyatakan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket. Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, wacana tersebut seolah jalan di tempat karena belum ada satu pun anggota dewan bahkan fraksi partai politik yang resmi mengajukan atau menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket di DPR.