Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pertamina Siap Jalankan Tugas Pemerintah untuk Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran

Kompas.com - 14/03/2024, 20:18 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.comPertamina siap menjalankan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran. Melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial and Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.

Pada 2024, Pertamina mendapat tugas menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah dengan kuota 0,5 juta kiloliter (KL), JBT minyak solar dengan kuota 17,8 juta KL, dan liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg) sebesar 8,03 juta metrik ton (MT).

Besaran kuota JBT minyak solar dan minyak tanah didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Nomor 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023. Sedangkan kuota LPG didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 446.K/MG.05/DJM/2023.

Untuk mengimplementasikan subsidi energi tersebut, pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga JBT Raih Penghargaan dari DJP Jawa Tengah sebagai Kontributor Pembayar Pajak Terbesar pada 2023

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi energi pada 2024 sebesar Rp 189,1 triliun yang mencakup subsidi JBT, LPG tabung 3 kg dan listrik.

Dari jumlah 189,1 triliun, sebanyak Rp 25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT dan Rp 87,4 triliun untuk subsidi LPG tabung 3 kg.

”Ini bukan angka yang kecil. Kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya, memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,” ujar Isa melalui siaran persnya, Kamis (14/3/2024).

Menurutnya, subsidi energi merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas pelaku usaha kecil yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Pertamina International Shipping dan Perusahaan Jepang NYK Bahas Kerja Sama Bisnis Hijau

"Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,” tambah Isa.

Melalui Kontrak Subsidi Energi 2024, pemerintah mengajak Pertamina untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan subsidi energi diterima oleh kelompok masyarakat yang tepat.

”Kami mohon kerja sama dan dukungan dari badan usaha untuk memastikan target dari subsidi ini tercapai. Bukan target volume ataupun rupiahnya, tetapi target penerimanya itu yang akan semakin baik,” ujar Isa.

Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Pertamina akan menjalankan amanah menyediakan akses energi yang terjangkau dengan dukungan subsidi energi dari pemerintah.

Baca juga: Mobil Tangki BBM SPBU Cileungsi Bogor Kebakaran, Pertamina Pastikan Stok BBM Aman

Pertamina, kata dia, juga akan memastikan distribusi subsidi energi diterima oleh kelompok masyarakat yang tepat. Contohnya, subsidi solar yang ditargetkan akan dirasakan manfaatnya untuk perikanan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), transportasi air, dan layanan umum.

“Dengan Kontrak Subsidi Energi 2024, Pertamina semakin memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan distribusi energi yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan, Pertamina telah melakukan berbagai inovasi digitalisasi untuk mendorong penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com