Parpol Saling Tunggu, Wacana Hak Angket Kecurangan Pilpres Hanya Gertak Sambal?

Pasalnya, sampai saat ini Fraksi PDI-P belum menyampaikan sikap resminya apakah bakal menggulirkan hak angket atau tidak.

Bagi Huda, tiga parpol di Koalisi Perubahan tetap membutuhkan PDI-P untuk membangun kekuatan politik di parlemen dalam pengajuan hak angket.

Ia tak ingin hak angket hanya memenuhi syarat untuk dibawa pada rapat paripurna. Tapi, juga harus bisa memenuhi syarat untuk disetujui pada forum tersebut.

Baca juga: Soal Hak Angket, PKB Ingin Komunikasi dengan PDI-P Terbuka Lebih Dulu

Ia menegaskan, yang sangat diperlukan saat ini adalah komunikasi antara PDI-P dengan tiga fraksi parpol Koalisi Perubahan untuk menyamakan persepsi dan tujuan soal hak angket tersebut.

“Jadi tahap pertama ini yang paling penting adalah komunikasi politik dulu memastikan terjadi kesepahaman, kesepakatan untuk mengusung, mendorong hak angket, dengan pasangan 03,” paparnya.

Parpol pengusung hak angket dituding hanya menggertak

Anggota Komisi III DPR yang juga politikus Nasdem Ahmad Ali menuding beberapa partai yang menginginkan hak angket tidak benar-benar serius.

Pasalnya, sampai saat ini tidak ada langkah nyata atas wacana tersebut.

Bahkan, Ali pun mengkritik keinginan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim yang ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDI-P terkait komitmen hak angket.

Baginya, langkah itu justru menunjukkan adanya keraguan dan rasa tak saling percaya antar parpol.

“Ini keyakinan tentang satu peristiwa kan, bahwa kebenaran politik itu kan tidak mutlak. Jadi kemudian kalau saling menyandera artinya tidak ada partai yang serius untuk itu,” ujar Ali dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Nasdem Ingin Buat Perjanjian dengan PDI-P soal Hak Angket, Ahmad Ali: Tak Ada Partai yang Serius

Lebih lanjut, Ali pun mempertanyakan sikap PKB, PKS, Partai Nasdem, maupun PDI-P soal hak angket.

Pasalnya, keempatnya merupakan parpol koalisi pemerintah.

Sementara, ia yakin hak angket bakal berujung pada keinginan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.

“Gini, kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet. Sesederhana itu cara berpikirnya kok. Supaya masyarakat tidak berprasangka,” tutur dia.