Parpol Saling Tunggu, Wacana Hak Angket Kecurangan Pilpres Hanya Gertak Sambal?

Lantas, Ali mendorong agar empat parpol itu mencabut para menterinya di Kabinet Indonesia Maju.

Jika langkah itu tak ditempuh, Ali curiga wacana hak angket hanya merupakan cara berbagai partai tersebut untuk menggertak demi menaikkan daya tawar politik untuk bergabung dengan pemerintahan selanjutnya.

“Ya curiga saja, bahwa partai-partai mau bicara angket sedang meningkatkan posisi tawar untuk mendapatkan posisi tertentu. Menaikkan posisi tawar (pemerintahan selanjutnya). Padahal ini tidak mendidik untuk demokrasi kita,” imbuhnya.

Digembosi?

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, wacana menggulirkan hak angket menghadapi sejumlah persoalan.

Pertama, parpol dari kedua kubu mesti melakukan konsolidasi lebih dulu agar gerakan itu tak patah arang di tengah jalan.

“Jangan sampai hak angket ketika diusulkan di DPR justru lembek. Partai pengusung paslon 01 dan 03 tercerai berai,” kata dia.

Baca juga: Megawati Disebut Tak Mau Buru-buru soal Hak Angket, Ini Penjelasan Politikus PDI-P

Persoalan kedua yang mesti dipikirkan, lanjut Adi, memastikan pengajuan hak angket berhasil.

Artinya, lebih banyak anggota dewan yang mendukung penggunaan salah satu hak DPR RI tersebut.

“Jangan sampai ketika divoting di paripurna usulan hak angket ini malah kalah suara. Bisa malu,” sebut dia.

Persoalan terakhir yang membuat hak angket jalan di tempat adalah upaya mengganggu yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keempat parpol tersebut.

Adi melihat sangat mungkin ada gerakan untuk menawarkan kesepakatan tertentu agar ada parpol yang memilih untuk tidak jadi mendorong hak angket.

“Itu mungkin ada faktor lain misalnya, ada upaya menggembosi partai pengusung paslon 01 dan 03 dengan iming-iming menteri dan bentuk kekuasaan lainnya,” ujarnya.

“Termasuk, kekhawatiran ada ‘setrum’ ke mereka yang kritis. Ini masuk kategori non teknis yang rumit,” sambung Adi.