PDI-P: Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU "Intercept Quick Count"

Dalam hal ini, Hasto menegaskan bahwa PDI-P melihat upaya menggulirkan hak angket tidak perlu melalui perjanjian tertulis.

"Kita sudah ada ideologi Pancasila, sudah ada Konstitusi, sudah ada pranata kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita,” ujar politikus asal Yogyakarta ini.

Baca juga: JK dan Hasto Sudah Bertemu, Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket Salah Satunya

Kerja sama politik yang akan dilakukan melalui hak angket, lanjut Hasto, harus berdasarkan pada keresahan bersama tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 yang buruk.

“Sehingga ketika semua dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah yang buruk dan brutal, pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada paslon 02, maka semua bergerak,” sebutnya.

“Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu,” sambung dia.