PDI-P: Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU "Intercept Quick Count"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres), melainkan juga Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Hasto menyatakan, hal tersebut bisa dilihat dari upaya melakukan intersep hasil hitung cepat atau quick count yang terekam pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kata Hasto, pihak yang diuntungkan dalam hal ini adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belakangan disoroti mengalami "ledakan suara" dalam Pileg 2024.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mengaku mengetahui hal tersebut setelah berbincang dengan para pakar di bidang informasi dan teknologi (IT).

"Kami bertemu dengan pakar IT, tidak hanya terkait dengan KPU, (tapi) ada kekuatan besar di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang di-intercept,” kata Hasto ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Untungkan PSI

Menurut Hasto, dugaan kecurangan Pileg terlihat dengan adanya langkah atau upaya untuk mengganggu hasil suara pada sejumlah partai politik (parpol).

Diakuinya, langkah untuk mengganggu hasil suara itu pun menguntungkan sejumlah pihak, misalnya PSI.

Sementara, perolehan suara partai politik pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diganggu.

“Kemudian PSI dibesar-besarkan (suaranya). Sementara, partai yang mendukung Pak Ganjar-Mahfud dikecil-kecilkan. PDI-P dikecil-kecilkan, PPP dikecil-kecilkan. Bahkan nanti bisa tercatat bahwa pemerintahan rezim saat ini menghilangkan sejarah partai Ka’bah,” jelasnya.

Ganggu Gerindra

Dampak dari gangguan tersebut, lanjut Hasto, juga dialami oleh Partai Gerindra.

Partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut, semestinya mendapatkan perolehan suara nomor dua.

“Exit poll itu pernah menunjukan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2 (perolehan suaranya). Lalu ada suatu upaya mengintersep quick count untuk legislatif, sehingga akhirnya Partai Gerindra (hasil suaranya) muncul (di peringkat) ketiga,” sebut Hasto.

Nasib hak angket?

Lantas bagaimana sikap PDI-P melihat dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak hanya terjadi pada Pilpres, namun juga Pileg?

Ditanya tentang rencana hak angket, Hasto belum tegas bahwa partainya bakal menjadi inisiator di DPR untuk menggulirkannya.

Ia juga menyiratkan penolakan atas usulan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim tentang perjanjian tertulis untuk mendorong hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dalam hal ini, Hasto menegaskan bahwa PDI-P melihat upaya menggulirkan hak angket tidak perlu melalui perjanjian tertulis.

"Kita sudah ada ideologi Pancasila, sudah ada Konstitusi, sudah ada pranata kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita,” ujar politikus asal Yogyakarta ini.

Kerja sama politik yang akan dilakukan melalui hak angket, lanjut Hasto, harus berdasarkan pada keresahan bersama tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 yang buruk.

“Sehingga ketika semua dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah yang buruk dan brutal, pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada paslon 02, maka semua bergerak,” sebutnya.

“Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu,” sambung dia.