Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Isbat Digelar Hari Ini, Kemungkinan 1 Ramadhan 2024 Pemerintah dan Muhammadiyah Berbeda

Kompas.com - 10/03/2024, 06:13 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadhan 1445 Hijriah pada Minggu (10/3/2024) hari ini.

Sidang isbat ini dijadwalkan akan digelar di Auditorium HM Rasjidi Kemenag, Jakarta Pusat.

Keputusan sidang isbat ini akan diambil mengacu hasil pantauan atau rukyatul hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan sidang isbat akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring.

“Sidang isbat ini merupakan layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah,” ucap Kamaruddin dalam keterangannya.

Baca juga: Soal Usulan Sidang Isbat Ditiadakan, Gus Yahya: Sudah Aturan Pemerintah

Nantinya, sidang isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag, serta dihadiri oleh perwakilan ormas Islam, dan duta besar negara sahabat.

Sidang isbat itu juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan undangan lain.

Kemenag turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi VIII RPR RI untuk hadir pada sidang isbat tersebut.

Melalui sidang isbat ini, maka pemerintah akan menetapkan pada hari apa 1 Ramadhan 2024 akan jatuh.

Tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadhan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah, yang sudah menetapkan awal puasa pada Senin (11/3/2024).

Tahapan sidang isbat

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib mengungkapkan, setidaknya ada tiga tahap dalam sidang isbat penentuan awal bulan puasa tahun ini, yakni pemaparan posisi hilal, sidang isbat penetapan, dan konferensi pers.

Nantinya, pemaparan posisi hilal dilakukan mulai pukul 17.00 WIB berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi) oleh Tim Hisab dan Rukyat Kemenag.

Adib menyampaikan, sesi ini terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Bimas Islam Kemenag.

Baca juga: Pendapat Kemenag dan Muhammadiyah soal Perlunya Menggelar Sidang Isbat

Selanjutnya, Kemenag akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 H secara tertutup selepas shalat maghrib.

Selain data hisab yang akan dipaparkan, sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal (konfirmasi).

"Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag," tandas Adib.

Awal puasa pemerintah dan Muhammadiyah mungkin berbeda

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas mengatakan, potensi perbedaan penetapan 1 Ramadhan kemungkinan akan terjadi.

Iilustrasi pengamatan hilal. Kapan sidang isbat Ramadhan 2024?MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Iilustrasi pengamatan hilal. Kapan sidang isbat Ramadhan 2024?

Sebab itu, dia mengimbau agar seluruh Umat Islam bisa menjaga toleransi dan persaudaraan jika terjadi perbedaan.

"Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi," sebut Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Potensi perbedaan itu bisa terjadi karena Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah menetapkan awal Ramadan bertepatan 11 Maret 2024.

Namun, ada juga sebagian jemaah umat Islam lainnya yang akan mulai puasa pada 10 Maret 2024.

Baca juga: Sidang Isbat Dikritik Pemborosan Anggaran, Kemenag: Kalau untuk Umat Berapa pun Kami Berikan

Imbauan tersebut dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Agama lewat Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama hingga tingkat kecamatan.

Edaran juga disampaikan kepada pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, pengurus Badan Kesejahteraan Masjid.

Begitu juga untuk pengurus Majelis Dai Kebangsaan, pengurus dan pengelola masjid/musala, panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat muslim di Indonesia.

Baca juga: Kapan Sidang Isbat Awal Ramadhan 2024? Ini Jadwal dan Tahapannya

"Umat Islam agar melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi," tandas Yaqut.

Muhammadiyah kritik sidang isbat

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menyarankan agar Kemenag tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1445 Hijriyah.

Sebab, menurut Abdul, pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriyah bersama Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat.

Sedangkan dari perhitungan astronomi, sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS.

Baca juga: Muhammadiyah Sarankan Kemenag Tak Gelar Sidang Isbat karena Hanya Buang Anggaran

"Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS di mana salah satu syarat adalah posisi hilal 3 derajat di atas ufuk. Pada saat awal Ramadan (10 Maret), posisi hilal di bawah 1 derajat," katanya kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat (8/3/2024).

Ia juga mengatakan, sidang isbat penentuan hari raya Idul Fitri juga tak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadhan 1445 H mencapai 6 derajat sehingga memenuhi kriteria MABIMS.

"Pada saat akhir Ramadan posisi jauh di atas 6 derajat," imbuh Abdul.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di Sidoarjo, Sabtu (13/1/2024)Dokumen: Muhammadiyah Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di Sidoarjo, Sabtu (13/1/2024)

Abdul Muti menilai, sidang isbat tak perlu digelar karena pergerakan bulan dan benda langit sudah bisa dihitung secara presisi di masa kini untuk menentukan waktu ibadah puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Menggelar sidang isbat pada sesuatu yang sudah bisa dihitung sebelumnya kemungkinan bisa membuang anggaran.

"Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," tandasnya.

Sidang isbat dinilai penting

Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Ismail Fahmi menjawab kritik dari Muhammadiyah yang menyebut sidang isbat sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.

Baca juga: Sidang Isbat Akan Digelar 10 Maret, Menag Ungkap Potensi Perbedaan 1 Ramadhan

Ismail mengatakan, Kemenag siap mengeluarkan anggaran jika untuk kepentingan umat. Dia juga menilai sidang isbat sebagai kepentingan umat.

"Bagi saya kalau untuk kepentingan umat berapa pun kami siap berikan yang penting itu untuk kepentingan umat," katanya saat ditemui di Gedung BJ Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Menurut Ismail, dalam sidang isbat akan terjadi forum silaturahmi yang bermanfaat untuk umat Islam.

Dalam forum itu juga akan ada penyediaan makanan untuk dikonsumsi bersama, sehingga sidang isbat bisa membangkitkan ekonomi umat.

Baca juga: Sidang Isbat Awal Ramadhan 2024: Link, Tahapan, Jadwal dan Lokasi Pantau Hilal

"Istilahnya untuk membangkitkan ekonomi umat, terus juga setting panggung, setting apa, alhamdulillah ada pemasukan juga, dan anggaran enggak bakalan di luar yang semestinya," tutur Ismail.

Meski demikian, Ismail tidak menjabarkan secara rinci anggaran yang digunakan Kemenag untuk sidang isbat tersebut.

Ismail juga menyinggung agar jangan ada ego sektoral dalam penetapan awal Ramadhan.

Karena metode yang digunakan untuk penentuan awal Ramadhan pada umumnya ada dua, yaitu hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat atau melihat kemunculan bulan saat magrib dengan mata secara langsung.

Baca juga: Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan pada 10 Maret, Ada 3 Tahapan

"Dan yang kita sadari kita enggak boleh ego, memang kita hisab, kan ada rukyat. Kita mengakomodir, tetangga harus hormat. Jadi saya berharap, untuk kepentingan umat tidak ada harganya, berapa pun anggarannya negara harus siap, jangan sampai dikorupsi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com