Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Suara PSI Tiba-tiba "Meledak", Menyala Abangku...

Kompas.com - 09/03/2024, 08:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEPERTINYA daftar tujuh keajaiban dunia untuk saat ini harus direvisi ulang. New Open Corporation (NOWC) telah melakukan pemungutan suara dari 100 juta orang lebih untuk menentukan 7 di antara 176 nominasi tempat bersejarah.

Selain Tembok Besar China; Taj Mahal di Agra, India; Petra, Yordania; Colosseum di Roma, Italia; Machu Picchu di Andes, Peru; Chichen Itza di Meksiko; serta patung Christ the Redeemer di Rio de Janeiro, Brasil, tidak ada satu pun wakil Indonesia yang terpilih.

Ada baiknya Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta juga diusulkan masuk dalam nominasi “tujuh keajaiban dunia”.

Betapa tidak, KPU dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik disingkat Sirekap kini dituding berbagai kalangan sebagai sumber “keajaiban” melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Padahal, awal dikenalkannya Sirekap di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 begitu mulia, yakni aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk menyajikan hasil penghitungan suara dan memfasilitasi proses rekapitulasi hasil Pemilu.

Menjadi “terhina” ketika Sirekap tanpa disadari memiliki begitu banyak celah kerawanan yang bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Ketika keberatan dan protes dilancarkan berbagai pihak, KPU akhirnya “baru sadar” kalau memang Sirekap bermasalah.

KPU pun tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sirekap di situs pemilu2024.kpu.go.id per tanggal 6 Maret 2024 lalu.

KPU berdalih, tingginya tingkat kekeliruan pembacaan Sirekap terhadap formulir model C menyebabkan data perolehan suara tidak sesuai dengan hasil di tempat pemungutan suara (TPS) dan menimbulkan kesalahpahaman publik.

Adapun formulir model C merupakan catatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS saat pemilu. Formulir itu memuat data perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), partai politik, dan calon anggota legislatif (Caleg).

Pada saat KPU menghentikan penayangan grafik dan diagram rekapitulasi, di ranah publik tengah “ramai” digunjingkan raihan suara PSI yang melonjak drastis.

Dalam beberapa hari terakhir, real count KPU menunjukkan suara PSI melonjak drastis 0,45 persen.

Pada 26 Februari 2024, raihan suara PSI hanya 2,68 persen, sedangkan di tanggal 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB partai itu malah sudah mengantongi 3,13 persen suara.

Dengan angka tersebut, PSI tinggal kurang 0,87 persen agar memenuhi syarat lolos ke Senayan.

Perolehan suara dalam real count KPU hasil perhitungan 542.432 TPS dari 823.236 TPS dengan total suara masuk mencapai 65,89 persen (Kompas.com, 05/03/2024).

Tidak pelak, raihan suara PSI “menjungkirbalikan” hasil hitung cepat atau quick count beberapa lembaga survei.

Perolehan suara PSI yang tertera dalam real count KPU lebih besar ketimbang beberapa lembaga survei seperti Litbang Kompas, Charta Politika, Indikator, LSI, Poltracking, dan Populi Center yang mencatat suara partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi itu berada di bawah 3 persen.

Anomali suara PSI

Kejadian unik dan langka terjadi saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung di Banjarmasin, Kamis, 7 Maret 2024 kemarin.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com