Suara PSI Tiba-tiba "Meledak", Menyala Abangku...

Selain Tembok Besar China; Taj Mahal di Agra, India; Petra, Yordania; Colosseum di Roma, Italia; Machu Picchu di Andes, Peru; Chichen Itza di Meksiko; serta patung Christ the Redeemer di Rio de Janeiro, Brasil, tidak ada satu pun wakil Indonesia yang terpilih.

Ada baiknya Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta juga diusulkan masuk dalam nominasi “tujuh keajaiban dunia”.

Betapa tidak, KPU dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik disingkat Sirekap kini dituding berbagai kalangan sebagai sumber “keajaiban” melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Padahal, awal dikenalkannya Sirekap di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 begitu mulia, yakni aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk menyajikan hasil penghitungan suara dan memfasilitasi proses rekapitulasi hasil Pemilu.

Menjadi “terhina” ketika Sirekap tanpa disadari memiliki begitu banyak celah kerawanan yang bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Ketika keberatan dan protes dilancarkan berbagai pihak, KPU akhirnya “baru sadar” kalau memang Sirekap bermasalah.

KPU pun tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sirekap di situs pemilu2024.kpu.go.id per tanggal 6 Maret 2024 lalu.

KPU berdalih, tingginya tingkat kekeliruan pembacaan Sirekap terhadap formulir model C menyebabkan data perolehan suara tidak sesuai dengan hasil di tempat pemungutan suara (TPS) dan menimbulkan kesalahpahaman publik.

Adapun formulir model C merupakan catatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS saat pemilu. Formulir itu memuat data perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), partai politik, dan calon anggota legislatif (Caleg).

Pada saat KPU menghentikan penayangan grafik dan diagram rekapitulasi, di ranah publik tengah “ramai” digunjingkan raihan suara PSI yang melonjak drastis.

Dalam beberapa hari terakhir, real count KPU menunjukkan suara PSI melonjak drastis 0,45 persen.

Pada 26 Februari 2024, raihan suara PSI hanya 2,68 persen, sedangkan di tanggal 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB partai itu malah sudah mengantongi 3,13 persen suara.

Dengan angka tersebut, PSI tinggal kurang 0,87 persen agar memenuhi syarat lolos ke Senayan.

Perolehan suara dalam real count KPU hasil perhitungan 542.432 TPS dari 823.236 TPS dengan total suara masuk mencapai 65,89 persen (Kompas.com, 05/03/2024).

Tidak pelak, raihan suara PSI “menjungkirbalikan” hasil hitung cepat atau quick count beberapa lembaga survei.

Perolehan suara PSI yang tertera dalam real count KPU lebih besar ketimbang beberapa lembaga survei seperti Litbang Kompas, Charta Politika, Indikator, LSI, Poltracking, dan Populi Center yang mencatat suara partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi itu berada di bawah 3 persen.

Anomali suara PSI

Kejadian unik dan langka terjadi saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung di Banjarmasin, Kamis, 7 Maret 2024 kemarin.

KPU Kabupaten Banjar mendapat banyak protes dari saksi-saksi partai yang hadir. Menariknya, saksi dari PSI menolak hasil perhitungan, padahal suara caleg mereka naik 15.012 suara berdasarkan data Sirekap. Bahkan kenaikan suara salah satu Caleg PSI ada yang mencapai 700 persen lebih.

Awalnya total keseluruhan suara Caleg PSI berjumlah 2.681 suara, namun saat pembacaan rekapitulasi jumlahnya bertambah menjadi 17.693 suara sehingga terdapat selisih suara sebanyak 15.012 suara (Baritopost.co.id, 7 Maret 2024).

Kabupaten Banjar adalah salah satu sampel terjadinya tidak sinkronnya antara jumlah suara di formular C-1 dengan data yang terinput di Sirekap.

Di Kota Tegal, tepatnya di TPS 003 Majasem Barat, Kecamatan Kramat, suara PSI meningkat 18.

Di Cirebon, ada empat TPS di Kecamatan Tengah Tani, suara PSI dilonjakkan antara 30 hingga 50 suara.

Di Kota Lubuk Lingggau, Sumatera Selatan, ada 13 TPS yang tersebar di Desa Mesat Seni, Mesat Jaya, Karya Bakti dan Cereme Taba, suara PSI “dilambungkan” antara 30 hingga 50 suara.

Laporan “mark up” suara PSI juga datang dari Kabupaten Karawang, Bogor dan Indramayu di Jawa Barat; Tangerang di Banten dan Pasuruan di Jawa Timur.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keanehan terjadi di TPS 020 Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul.

Menurut data Sirekap di laman Pemilu2024.kpu.go.id, PSI memperoleh 31 suara dalam pemilihan anggota DPR di TPS tersebut. Namun, berdasarkan data formulir C Hasil, partai itu ternyata hanya mendapat 5 suara. Artinya, terdapat selisih 26 suara terkait perolehan suara PSI.

Ketidaksinkronan juga terjadi pada data suara tidak sah di TPS 020 Desa Wonosari. Di Sirekap, jumlah suara tidak sah di TPS tersebut hanya 3 suara. Namun, berdasar data di formulir C Hasil, ternyata terdapat 29 suara tidak sah di TPS itu.

Oleh karena itu, terjadi pengurangan suara tidak sah sebanyak 26 suara di TPS tersebut menurut data Sirekap. Jumlah ini sama dengan penambahan suara PSI berdasar data Sirekap.

Sementara itu, untuk jumlah suara partai politik lain di TPS tersebut, tidak ada perbedaan antara Sirekap dan formulir C Hasil.

Pola umum berkurangnya suara tidak sah dan “bermigrasi” ke PSI juga terjadi TPS 007 Desa Getas, Kecamatan Playen, Gunungkidul (Kompas.id, 5 Maret 2024).

Di Jawa Tengah, suara PSI melesat 60 persen meski penghitungan suara di provinsi tersebut masih 76,3 persen.

Pemilih PSI di Jateng pada 2019 tercatat mencapai 251.334. Suara di Jawa Timur juga melesat lebih dari 65 persen meski penghitungan di provinsi tersebut baru mencapai 74,3 persen. Pada 2019, PSI mendapatkan suara 328.125 di provinsi paling timur Jawa itu.

Begitu pula suara di Lampung yang meningkat hampir dua kali lipat dari 59.028 pada 2019. Sedangkan penghitungan suara di Lampung baru mencapai 84,4 persen.

Selain Jateng, Jatim dan Lampung, diperkirakan DKI Jakarta dan Jawa Barat juga menjandi penyumbang lonjakan suara pemilih PSI (Msn.com, 4/03/2024).

Sirekap perlu diaudit forensik

Sebagai surveyor, pendapat saya sebangun dengan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof. Burhanuddin Muhtadi dalam melihat fenomena kenaikan suara PSI.

Dibilang anomali mengingat perolehan suara PSI “meledak” hanya dalam beberapa hari terakhir saja.

Biasanya begitu data masuk di Sirekap sudah besar dan proporsional, suara partai-partai tidak akan sedinamis PSI. Hanya dalam hitungan tujuh hari saja, PSI mendapatkan 0,6 persen suara dari sekitar 2 persen suara nasional yang masuk ke Sirekap.

Anomali raihan suara PSI menjadi tidak berlanjut andai hingga tuntas data 100 persen masuk ke Sirekap identik dengan hasil hitung manual di formulir model C.

Artinya untuk mengetahui terjadinya penggelembungan suara pada partai-partai tertentu harus menunggu sampai keseluruhan hasil suara masuk dalam proses rekapitulasi.

Menarik pula sanggahan yang disampaikan fungsionaris PSI agar publik tidak langsung memberikan penilaian negatif terhadap lonjakan suara PSI.

Secara kompak, elite-elite PSI menyebut kenaikan dan lonjakan suara PSI akibat linear dengan tingkat kepuasan pemilih terhadap kinerja Presiden Jokowi. Belum lagi, didapuknya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum memberikan efek positif terhadap pilihan pemilih.

Jika ingin obyektif, di berbagai daerah pun “kecurangan” tidak saja disandang oleh PSI semata, walau memang PSI lebih dikesankan masif.

Partai-partai melalui oknum-oknum Caleg juga berusaha keras “memegang” para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Memindahkan suara tidak sah menjadi milik salah satu Caleg dan mengalihkan suara salah satu Caleg ke Caleg partai lainnya adalah modus yang kerap dimainkan oknum KPPS.

Tiga bulan penuh sebelum pelaksanaan Pemilu, saya berkeliling ke Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Mataram, Manado, Bali, mengunjungi semua kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan, ke Batu Bara di Sumatera Utara serta menetap selama tiga minggu di Tarakan, Kalimantan Utara, saya pun berani menarik kesimpulan.

Pemilu 2024 kali ini harus diakui memang “ambyar seambyar-ambyarnya”. KPU begitu tidak kompeten menyelenggarakan Pemilu, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) betul-betul kehilangan “tajinya” sebagai wasit.

Belum lagi kekuatan supranasional yang menggunakan bantuan sosial luar biasa, pengerahan aparat yang berpihak, konsolidasi para kepala desa hingga pelecehan etika di Mahkamah Konstitusi sudah menjadi noktah hitam dalam penyelenggaran Pemilu 2024.

Tidak ada cara lain, Sirekap memang perlu dilakukan audit forensik untuk mengetahui benar tidaknya terjadinya malfungsi. Apakah memang “bawaan” program Sirekap ataukah memang “disengaja” demi keuntungan pihak-pihak tertentu.

Langkah Dewan Perwakilan Daerah yang membentuk Panitia Khusus Kecurangan Pemilu 2024 serta “naga-naganya” PDI Perjuangan bersama Nasdem, PKB, PKS serta PPP mengusulkan Hak Angket hendaknya tidak semata dipandang sebagai “kekecewaan” terhadap kemenangan Prabowo – Gibran atau anomali suara PSI saja.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi kenapa harus “ngeri” dengan hak angket ? Andaikan nanti memang PSI meraih suara di Pemilu 2024 dengan cara-cara yang benar, maka benarlah PSI. Menyala Abangku!