Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Kecurangan Pemilu, Politikus Nasdem: Jangan PDI-P Mau Ngomong yang Salah Jokowi, Partai Paling Salah

Kompas.com - 08/03/2024, 12:32 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan anak DPP Partai Nasdem, Irma Suryani meminta PDI-P tak melulu menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Menurut Irma, partai politik juga berperan dalam potensi kecurangan yang terjadi dalam pemilu.

Hal itu disampaikan Irma dalam dialog di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, saat berada bersebelahan di samping Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristianto, Kamis (7/3/2024).

"Jadi jangan juga PDI-P mau ngomong yang salah itu Jokowi, enggak, kita juga salah. Saya sebagai salah satu parpol, pimpinan di Nasdem, saya bilang parpol yang paling salah," kata Irma.

Baca juga: Fraksi Nasdem Sebut Sudah Ada Pembicaraan Informal dengan PDI-P soal Hak Angket Pemilu

Irma juga menyindir PDI-P yang dinilai tak bersuara mengkritik pemerintah saat ini karena dipimpin oleh kader partainya sendiri.

Dia bahkan menyebut PDI-P jika berkuasa diam seperti kura-kura.

"Tapi ketika dia kalah baru dia jadi betul betul jadi wong cilik, itu pendapat saya," ujar Irma.

Dia juga tak segan menyindir posisi Partai Golkar di depan Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla yang juga tak lain petinggi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Irma mengatakan, Golkar adalah partai pragmatis yang selalu mencari aman bergabung di dalam koalisi.

"Golkar pernah enggak jadi oposisi? Enggak pernah, di dalem terus kok, maunya aman-aman aja," katanya.

Baca juga: Ajak Parpol Pengusung Paslon 02 Dukung Hak Angket, Nasdem: Untuk Legitimasi Kemenangan Hasil Quick Count

Irma kemudian menyebut bahwa penyebab kekacauan di Indonesia tak lain disebabkan oleh pragmatisme yang terjadi di partai politik.

Akibatnya, korupsi menjadi hal yang biasa dan politik elektoral menjadi segalanya dibandingkan politik ideologi.

"Partai politik yang menjadi akar masalah kericuhan di negeri ini, kenapa? Pragmatis, enggak ada yang enggak pragmatis. Semua partai politik korupsi, betul enggak? Kita enggak usah tutup-tutupi itu," kata Irma dalam diskusi bertajuk "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" tersebut.

Baca juga: Politikus Nasdem Sindir PDI-P Hanya Bela Wong Cilik Saat Jadi Oposisi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Nasional
Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Nasional
Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Nasional
Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Nasional
TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

Nasional
PSI Dukung Maidi-Bagus Maju Pilkada Kota Madiun 2024

PSI Dukung Maidi-Bagus Maju Pilkada Kota Madiun 2024

Nasional
LPSK Minta Tambah Anggaran untuk 2025, dari Rp 229,4 Miliar Jadi Rp 441,3 Miliar

LPSK Minta Tambah Anggaran untuk 2025, dari Rp 229,4 Miliar Jadi Rp 441,3 Miliar

Nasional
Datangi KY, Pengacara Pegi Setiawan Minta Sidang Praperadilan Diawasi

Datangi KY, Pengacara Pegi Setiawan Minta Sidang Praperadilan Diawasi

Nasional
Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Nasional
SYL Memohon Buka Blokir Rekening, Sebut untuk Nafkahi Keluarga

SYL Memohon Buka Blokir Rekening, Sebut untuk Nafkahi Keluarga

Nasional
Soal Insentif Bagi Perusahaan yang Beri Cuti Sesuai UU KIA, Ketua Panja: Lihat Kemampuan Negara

Soal Insentif Bagi Perusahaan yang Beri Cuti Sesuai UU KIA, Ketua Panja: Lihat Kemampuan Negara

Nasional
Jokowi Resmikan Pembukaan Jakarta Fair 2024

Jokowi Resmikan Pembukaan Jakarta Fair 2024

Nasional
Buku Agenda PDI-P Turut Disita KPK, Kuasa Hukum Minta Dewas Periksa Penyidik

Buku Agenda PDI-P Turut Disita KPK, Kuasa Hukum Minta Dewas Periksa Penyidik

Nasional
Cuti Ayah di UU KIA Dianggap Minim, Ketua Panja: Disesuaikan dengan Kebutuhan…

Cuti Ayah di UU KIA Dianggap Minim, Ketua Panja: Disesuaikan dengan Kebutuhan…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com