Perolehan Suara Prabowo-Gibran Unggul Jauh, AHY: Sulit untuk Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menegaskan, partainya menolak hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

AHY menyatakan, hasil Pemilu 2024 tidak perlu dipertanyakan karena pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul jauh dibandingkan dua pasangan lainnya, baik dalam quick count maupun real count.

"Saya rasa sulit untuk mencari, karena jaraknya jauh sekali, jaraknya jauh, dan ini sulit bagi saya menerima untuk dipertanyakan," kata AHY di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: AHY Sambangi Jaksa Agung, Kerja Sama soal Pemberantasan Mafia Tanah hingga Pemulihan Aset Bidang Agraria

Seperti diketahui, hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran di kisaran 58 persen atau menang dalam satu putaran.

Suara Prabowo-Gibran unggul jauh dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di kisaran 25 persen dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kisaran 17 persen.

"Kalau bedanya tipis sekali, mungkin bisa dipertimbangkan dengan kritis lah. Tapi kalau jaraknya seperti ini, marginnya terlalu jauh, saya pikir tidak ada urgensinya," ujar AHY.

Menteri agraria dan tata ruang ini pun menilai bahwa seluruh pihak semestinya menghormati proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Beda Sikap AHY soal IKN: Dulu Kritik, Sekarang Memuji

AHY pun menilai tidak ada urgensi menggulirkan hak angket karena pemilu sudah berakhir.

"Kita semua menghormati proses penghitungan suara yang dilakukan KPU.Tentu ada dinamika, ada yang puas, tidak puas, dan itu sebuah keniscayaan dalam pemilu, dalam demokrasi," kata dia.

Wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pertama kali diangkat oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan, menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudau telanjang.

Gayung bersambut, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirlan hak angket.

Baca juga: AHY Temui Kapolri Usai Bertemu Prabowo dan Jaksa Agung

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pada rapat paripurna DPR, Selasa (5/3/2024) lalu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, PKB, dan PKS sudah menyamlaikan interupsi mendorong bergulirnya hak angket.

Namun, interupsi itu tidak direspons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad karena menurutnya ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hak angket.