Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu Masih Jalan di Tempat...

Kompas.com - 07/03/2024, 10:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengguliran hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 seolah jalan di tempat.

Diketahui, belum ada satu pun anggota dewan bahkan fraksi partai politik yang resmi mengajukan atau menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket di DPR

Padahal, sebelumnya ada lima fraksi partai politik parlemen yang memberikan sinyal bakal mendukung hak angket berjalan.

Lima fraksi ini di antaranya, Fraksi PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Soal Hak Angket, Waketum Gerindra Klaim Sebagian Besar Anggota DPR Anggap Pemilu Sudah Selesai

Kemudian, fraksi Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Adapun DPR kini sudah memasuki masa sidang yang baru, ditandai dengan rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa (5/3/2024) lalu.

DPR belum serius

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman mengklaim bahwa belum ada keseriusan di antara anggota dewan untuk menggulirkan hak angket.

Pasalnya, dia belum melihat ada anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya.

"Itu saya enggak lihat. Kalau dulu saya lihat ada teman, kawan, sahabat ,saya tahulah 'Mister M' keliling bawa ini ke mana-mana minta tanda tangan, sekarang saya tidak melihat," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Baca juga: Ajak Parpol Pengusung Paslon 02 Dukung Hak Angket, Nasdem: Untuk Legitimasi Kemenangan Hasil Quick Count

Habiburokhman juga mengklaim bahwa sebagian besar anggota DPR beranggapan Pemilu 2024 sudah selesai dan menghormati hasil pemilu yang sudah keluar versi hitung cepatnya.

"Kalau proses pemilu sepertinya semangat teman-teman menghormati, sebagian besar teman-teman, 'ya sudahlah untuk pemilu sudah ada pemenangnya', kurang lebih begitu," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Habiburokhman mengatakan, anggota dewan juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya.

Adapun Gerindra merupakan partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Gerindra dan partai politik pengusung Prabowo-Gibran ditengarai tidak akan mendukung atau menolak wacana hak angket tersebut.

Baca juga: JK Sebut Hak Angket Bisa Hilangkan Curiga dan Muluskan Pemerintahan Berikutnya

Ajakan Nasdem

Sementara itu, Partai Nasdem mengajak partai politik pengusung Prabowo-Gibran untuk mendukung hak angket.

Halaman:


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com