Jokowi Diminta Turun Tangan Hentikan Operasi Keamanan di Papua yang Tewaskan Puluhan Warga Sipil

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menghentikan operasi keamanan di Papua karena menewaskan puluhan warga sipil.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan, desakan ini dilakukan karena sepanjang 2023 saja sudah ada 41 korban meninggal dunia akibat kekerasan yang terjadi di Papua.

Dua bulan terakhir, Januari-Febuari 2024 terjadi tujuh peristiwa kekerasan di Papua yang menyebabkan 4 warga sipil meninggal dan 6 lainnya luka-luka.

Baca juga: Datangi Istana, Kontras Minta Pemerintah Buka Informasi Soal Kenaikan Pangkat Prabowo

"Pemerintah Indonesia khususnya Presiden untuk menghentikan sementara penerjunan prajurit militer serta melakukan evaluasi total terhadap operasi militer dan operasi keamanan yang dijalankan di Tanah Papua," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Selain itu, Kontras juga mendesak agar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengkaji ulang penerjunan pasukan dan pendekatan militer di Papua.

Selain itu, Panglima juga harus menyidik anggota TNI yang melakukan pelanggaran dengan membunuh banyak masyarakat sipil dalam operasi keamanannya.

Baca juga: Kontras Temukan 310 Dugaan Kecurangan Pemilu, Libatkan Aparat

"Unsur TNI harus mendorong adanya pola-pola humanis dan mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi kejahatan kemanusiaan di Papua," katanya.

Desakan juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menyelidiki dan menyidik kasus yang menewaskan korban sipil dengan menempuh mekanisme etik kepada anggota Polri yang terlibat.

Terakhir, desakan ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang harus menginvestigasi secara menyeluruh.

Baca juga: Sebut Pemilu 2024 Belum Bebas Intimidasi-Kekerasan, Kontras: 80 Orang Luka-luka dan 4 Meninggal

"Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi secara independen dan imparsial atas seluruh dugaan tindak kekerasan, penyiksaan, dan dugaan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua," pungkas Dimas.