Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Bertemu PM Australia, Jokowi Akan Bahas Kerja Sama Pertahanan sampai Teknologi

Kompas.com - 04/03/2024, 12:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Australia akan dibahas dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese nantinya.

Pertemuan tersebut direncanakan dilakukan di sela-sela agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia di Melbourne.

"Ya termasuk itu (kerja sama pertahanan) akan kita bicarakan, tapi belum sampai sedetail apa yang akan kita bicarakan. Tapi tentu saja itu akan juga kita bicarakan," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Selain itu, Jokowi juga mengaku akan membicarakan soal kerja sama bidang electric vehicle dengan Australia.

Baca juga: Jokowi Bertolak ke Melbourne untuk Hadiri KTT ASEAN-Australia dan Bertemu PM Albanese

Kepala Negara menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus didorong secepatnya.

"Kita akan dorong agar kerja sama ini terjadi dan dilaksanakan secepat-cepatnya. Juga yang berkaitan dengan transformasi digital, saya kira arahnya ke sana," kata Jokowi.

Kemudian, kerja sama investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga akan dibahas dengan PM Albanese.

"Setiap bertemu dengan perdana menteri dengan presiden siapa pun selalu itu saya sampaikan (soal investasi IKN)," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia dan Australia sedang membahas kerja sama pertahanan.

Hal itu disampaikan Prabowo usai menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles pada 23 Februari 2024.

Baca juga: Rapat BBM Sebelum ke Australia, Jokowi Sebut Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM

“Kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan meningkatkan hubungan ini, dan kita merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Australia yang kemungkinan besar, kita harapkan bisa selesai dan ditandatangani dua sampai tiga bulan lagi,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di Gedung Soedirman, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan yang sama, Richard Marles juga mengatakan bahwa Australia memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia.

“Kami berharap untuk meningkatkan kerja sama pertahanan. Dan saya juga menyebutkan bahwa kami berharap menyelesaikan dan menandatangani perjanjian kerja sama dalam dua atau tiga bulan ke depan,” kata Richard Marles.

Menurut Marles, salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal penyelundupan dan perdagangan manusia.

“Ini merupakan tantangan kedua negara,” ujar Richard Marles.

Baca juga: TNI AU Akan Kirim 6 Pesawat Tempur F-16 untuk Latma Pitch Black di Australia

Halaman:


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com