Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Tokoh Pendukung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud Kumpul Bicara Dugaan Kecurangan Pemilu

Kompas.com - 02/03/2024, 15:50 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para tokoh pendukung calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 berdiskusi membicarakan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024 di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).

Pantauan Kompas.com, diskusi yang digelar Desantara Foundation itu menghadirkan tokoh pendukung capres nomor urut 1 yang juga Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Sudirman Said.

Ada juga Yusuf Martak yang merupakan pendukung Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: PAN: Kalau Ada Kecurangan, Jangan Seolah Dituding pada 02, Mungkin Juga 01-03 Ada Kecurangan

Sedangkan tokoh pendukung paslon nomor urut 3 terdapat mantan Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga, juga terlihat budayawan Eros Djarot.

Tema yang diusung dalam acara itu adalah "Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk?"

Sudirman Said mengatakan, pemerintah saat ini adalah era mekanisme kontrol menjadi rusak.

Misalnya DPR-RI yang sekarang lebih banyak koalisi ketimbang oposisi sehingga tidak terjadi mekanisme kontrol yang baik. 


Baca juga: Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Begitu juga kontrol terhadap hukum yang dinilai sangat buruk di era pemerintahan Jokowi.

"Bahkan the guardian of constitution dilumpuhkan," katanya.

Sudirman Said juga menyinggung terkait konsolidasi masyarakat sipil.

Ia menyebut akan memperjuangkan masyarakat di jalan tengah, tanpa menggunakan atribus capres tertentu.

"Saya siap-siap bergeser ke tengah, kita kembali mengorganisar masyarakat sipil," tandansya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com