Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

Kompas.com - 01/03/2024, 15:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pusat Komando (Command Center) Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024).

Kepala Negara juga meninjau studio mini TVRI yang terletak bersebelahan dengan Pusat Komando IKN.

Setelah meninjau Pusat Komando Nusantara, Jokowi meninjau studio mini TVRI.

Di sana, hadir Direktur Utama TVRI Imam Brotoseno.

Baca juga: Moeldoko Anggap Hubungan Baik dengan AHY Penting untuk Selesaikan Program Jokowi

Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Imam mengatakan, sesuai dengan aturan, TVRI hadir di ibu kota negara.

Adapun aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Beleid menyebutkan, RRI dan TVRI berkedudukan di IKN dan cabang-cabangnya berada di daerah.

"Artinya TVRI harus hadir di Nusantara, ibu kota negara yang baru nanti," ujar Imam Brotoseno dikutip dari siaran pers, Jumat.

Baca juga: Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN, Optimistis Mudah Menuju Smart City

Imam menyampaikan, kehadiran TVRI di IKN adalah komitmen dari TVRI untuk mendukung pembangunan IKN, sekaligus menyosialisasikan IKN, serta memberikan informasi baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui TVRI World.

"TVRI World itu khusus untuk audiens global, luar negeri, berbahasa Inggris, di situ disebutkan juga ada peluang investasi sehingga mengundang investor untuk datang ke IKN juga," kata dia.

Adapun, Pusat Komando Nusantara dibangun untuk optimasi pembangunan lbu Kota Nusantara serta integrasi dan koordinasi.


Pusat Komando Nusantara juga merupakan salah satu infrastruktur utama pendukung kota cerdas Nusantara.

Pusat Komando tahap 1 ini memiliki fungsi utama dalam layanan pemantauan pembangunan lbu Kota Nusantara dengan memanfaatkan teknologi pengawasan dan pemantauan berbasis CCTV, monitoring drone berbasis visual, serta integrasi layanan digital.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com