Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu SBY Akan Jadi Wantimpres, Demokrat: Prabowo yang Bisa Jawab

Kompas.com - 01/03/2024, 06:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, hanya capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang bisa menjawab terkait isu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisi posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan selanjutnya.

Herman menegaskan, penunjukan orang-orang yang akan membantu Prabowo di pemerintahan merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden jika resmi terpilih nanti.

Dia meminta agar opini-opini dari publik jangan sampai mengganggu Prabowo dalam memilih tokoh-tokoh di kabinetnya.

Baca juga: Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Adapun sempat beredar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. SBY dan Joko Widodo (Jokowi) mengisi Wantimpres berdasarkan susunan kabinet itu.

Meski demikian, susunan kabinet itu telah dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Yang bisa menjawab Pak Prabowo lah nanti. Karena kan itu semua menjadi hak prerogatif Pak Prabowo, hak prerogatif-nya Pak Prabowo. Jangan diganggu oleh opini, oleh asumsi," ujar Herman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Herman meminta publik untuk menanti seperti apa keputusan Prabowo dalam menempatkan para tokoh bangsa ke depannya.

Namun, dia enggan berandai-andai jika SBY betul-betul ditunjuk menjadi Wantimpres Prabowo.

"Saya katakan jangan berandai-andai hari ini. Jangan mempengaruhi opini, dan pemikirannya Pak Prabowo. Biarkan Pak Prabowo bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih siapa yang akan mengawal beliau ke depan," kata dia.

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Tak Cuma Libatkan Jokowi soal Kabinet, tapi Juga SBY

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta (Pemilih Muda) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rahayu Saraswati mengatakan, semua bocoran mengenai susunan kabinet menteri Prabowo-Gibran hoaks.

Sara menjelaskan, bocoran-bocoran yang beredar biasanya hanya berdasarkan asumsi.

"Semua bocoran kabinet dari pengalaman kita semua itu biasanya hoaks. Kenapa? Karena ini biasanya asumsi dan prediksi orang," ujar Sara saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/2/2024).

Sara mengakui prediksi bisa salah dan bisa benar.


Namun, berdasarkan pengalaman yang ada, prediksi susunan kabinet pemerintahan selalu salah.

Lagipula, kata keponakan Prabowo tersebut, hasil resmi dari KPU terkait Pilpres 2024 masih belum keluar.

"Masih banyak teman-teman kita yang berjuang untuk memastikan suaranya aman untuk pemilihan legislatif. Kita fokus dulu lah langkah demi langkah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com