Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu SBY Akan Jadi Wantimpres, Demokrat: Prabowo yang Bisa Jawab

Kompas.com - 01/03/2024, 06:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, hanya capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang bisa menjawab terkait isu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisi posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan selanjutnya.

Herman menegaskan, penunjukan orang-orang yang akan membantu Prabowo di pemerintahan merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden jika resmi terpilih nanti.

Dia meminta agar opini-opini dari publik jangan sampai mengganggu Prabowo dalam memilih tokoh-tokoh di kabinetnya.

Baca juga: Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Adapun sempat beredar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. SBY dan Joko Widodo (Jokowi) mengisi Wantimpres berdasarkan susunan kabinet itu.

Meski demikian, susunan kabinet itu telah dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Yang bisa menjawab Pak Prabowo lah nanti. Karena kan itu semua menjadi hak prerogatif Pak Prabowo, hak prerogatif-nya Pak Prabowo. Jangan diganggu oleh opini, oleh asumsi," ujar Herman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Herman meminta publik untuk menanti seperti apa keputusan Prabowo dalam menempatkan para tokoh bangsa ke depannya.

Namun, dia enggan berandai-andai jika SBY betul-betul ditunjuk menjadi Wantimpres Prabowo.

"Saya katakan jangan berandai-andai hari ini. Jangan mempengaruhi opini, dan pemikirannya Pak Prabowo. Biarkan Pak Prabowo bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih siapa yang akan mengawal beliau ke depan," kata dia.

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Tak Cuma Libatkan Jokowi soal Kabinet, tapi Juga SBY

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta (Pemilih Muda) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rahayu Saraswati mengatakan, semua bocoran mengenai susunan kabinet menteri Prabowo-Gibran hoaks.

Sara menjelaskan, bocoran-bocoran yang beredar biasanya hanya berdasarkan asumsi.

"Semua bocoran kabinet dari pengalaman kita semua itu biasanya hoaks. Kenapa? Karena ini biasanya asumsi dan prediksi orang," ujar Sara saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/2/2024).

Sara mengakui prediksi bisa salah dan bisa benar.


Namun, berdasarkan pengalaman yang ada, prediksi susunan kabinet pemerintahan selalu salah.

Lagipula, kata keponakan Prabowo tersebut, hasil resmi dari KPU terkait Pilpres 2024 masih belum keluar.

"Masih banyak teman-teman kita yang berjuang untuk memastikan suaranya aman untuk pemilihan legislatif. Kita fokus dulu lah langkah demi langkah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com