Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjukkan Peta IKN, Jokowi Jelaskan Kawasan Nusantara Mulai Padat Pembangunan

Kompas.com - 01/03/2024, 06:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan peta kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024).

Presiden menyebutkan bahwa di IKN saat ini mulai dipadati pembangunan berbagai proyek investasi.

"Ini saya tunjukkan mungkin (sambil menjelaskan dengan peta). Ini sudah padat sekali kalau kita lihat yang sudah titik-titiknya sudah padat sekali. Istananya sini," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di kawasan IKN pada Kamis, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

"Tapi yang lebih padat sebetulnya di IKN barat, hanya ini belum, titik-titiknya belum ditunjukkan di sini. Tapi ini yang paling padat nantinya, dalam dua, tiga bulan ini akan paling padat di sini (IKN bagian barat)," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Tinjau Lapangan Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Begini Penampakannya

Presiden mengatakan, dengan adanya groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan berbagai gedung di IKN menunjukkan bahwa minat investasi terus ada.

Bahkan, menurut Jokowi, banyak investor yang sudah mengantre untuk pelaksanaan groundbreaking.

Hanya saja, saat ini pemerintah masih mengatur letak lahan yang sudah tersedia sebagai lokasi investasi.

Baca juga: Jokowi: Setelah Pemilu, Investor Tak Tunggu-tunggu Berinvestasi di IKN

"Kemudian kawasannya di mana, agar ekosistem ini segera terbentuk. Sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri yang diberi ini terus yang lain tidak, kan nanti ekosistemnya tidak terbentuk," ujar Jokowi.

"Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin, menjadi tidak nunggu nunggu dan kini langsung semuanya akan kita atur groundbreaking-nya tetap sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun," katanya lagi

Adapun pada Kamis ini, Presiden Jokowi melakukan groundbreaking untuk klaster industri keuangan di IKN. Di antaranya untuk bank Mandiri, bank BNI dan Bank BRI.

Groundbreaking kali ini merupakan tahap kelima yang dilakukan di IKN oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Klaim Minat Investasi di IKN Tinggi, Banyak Investor Antre

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com