Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Setelah Pemilu, Investor Tak Tunggu-tunggu Berinvestasi di IKN

Kompas.com - 29/02/2024, 23:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, para investor tidak lagi menunggu-nunggu untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut dia, hal itu menunjukkan optimisme investor terhadap IKN.

"Saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin, (investor) menjadi tidak nunggu-nunggu (berinvestasi di IKN) dan kini langsung semuanya akan kita atur ground breakingnya tetap sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di kawasan IKN pada Kamis, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Akan Berkantor di IKN jika Jalan Tol dan Airport Jadi

Adapun pada Kamis ini, Presiden melakukan groundbreaking untuk klaster industri keuangan di IKN.

Di antaranya untuk bank Mandiri, bank BNI, dan Bank BRI.

Groundbreaking kali ini merupakan yang kelima kalinya dilakukan di IKN oleh Presiden Jokowi.

Presiden juga menyebutkan, di IKN saat ini mulai dipadati pembangunan berbagai proyek investasi.


Sehingga apabila dilihat di peta kawasan IKN, penampakannya sudah mulai padat dengan titik-titik groundbreaking.

"Ini saya tunjukkan mungkin (sambil menjelaskan dengan peta). Ini sudah padat sekali kalau kita lihat yang sudah titik-titiknya sudah padat sekali. Istananya sini," kata Jokowi.

"Tapi yang lebih padat sebetulnya di IKN barat, hanya ini belum, titik-titiknya belum ditunjukkan di sini. Tapi ini yang paling padat nantinya, dalam dua, tiga bulan ini akan paling padat di sini (IKN bagian barat)," ucap dia.

Presiden menuturkan, dengan adanya groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan berbagai gedung di IKN menunjukkan minat investasi yang terus ada.

Baca juga: Jokowi Klaim Minat Investasi di IKN Tinggi, Banyak Investor Antre

Bahkan, menurut dia, banyak investor yang sudah mengantre untuk pelaksanaan groundbreaking.

Hanya saja, saat ini pemerintah masih mengatur di mana lahan yang sudah tersedia sebagai lokasi investasi.

"Kemudian kawasannya di mana, agar ekosistem ini segera terbentuk. Sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri yang diberi ini terus yang lain tidak, kan nanti ekosistemnya tidak terbentuk," ungkap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com