Sidang Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Bukti Rezim Tak Beretika

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor menilai, tidak etis jika sidang kabinet Presiden Joko Widodo turut membahas program makan siang gratis.

Pasalnya, program tersebut merupakan janji kampanye pasangan calon presiden nomor dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Ini pembuktian bahwa rezim ini tidak punya etika. Ini seolah-olah mengangkangi sebuah proses panjang yang harusnya sama-sama kita tunggu dan sama-sama kita hormati,” kata Firman kepada Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Firman menyebut, proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 belum selesai. Meski hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga memperlihatkan bahwa Prabowo-Gibran unggul, namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi menetapkan hasil pilpres.

Pemerintah sendiri mengimbau masyarakat untuk menunggu hingga akhir tahapan pemilu. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah mendahului hasil pemilihan umum.

Baca juga: Sidang Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo

“Ini berarti dia melakukan sikap diskriminatif karena sebetulnya program-program yang ditawarkan oleh mereka yang sedang berkontestasi itu adalah hak mereka yang seharusnya baru mulai dikembangkan atau dijajaki kebijakannya pada saat dilantik sebagai seorang kepala pemerintahan, bukan mendompleng pemerintahan sebelumnya,” ujar Firman.

Menurut Firman, pembahasan program Prabowo-Gibran dalam sidang kabinet Jokowi membuktikan bahwa Presiden cawe-cawe terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu.

Intervensi Kepala Negara tak hanya sebatas dalam pemenangan Prabowo-Gibran, tapi juga kebijakan yang seharusnya dibahas oleh pemerintahan mendatang.

“Ini sekali lagi membuktikan adanya intervensi pemerintah sebelumnya, atau negara, atau Jokowi, dan juga minimnya etika di dalam berpolitik dan juga berpemerintahan,” ujar Firman.

“Ini sebenarnya satu langkah yang kurang patut dan sangat disayangkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Firman memprediksi, pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan tak akan banyak memberikan perbaikan. Dengan besarnya intervensi Jokowi, kehidupan bernegara bakal berjalan seperti 10 tahun belakangan.

“Kita bisa punya hak untuk sedikit pesimistis bahwa akan ada satu perubahan signifikan dalam kehidupan bernegara kita, termasuk kehidupan keseharian masyarakat dengan adanya pemerintahan yang baru ini karena substansinya saya kira hanya merupakan kontinuitas saja,” kata Firman.

“Mungkin orang-orangnya bisa berbeda, tapi substansinya akan sama. Jadi the same wine in the different bottles (anggur yangsama dalam botol yang berbeda) saja,” tuturnya.

Adapun sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada Senin (26/2/2024) sudah membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah mengikuti sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

Baca juga: Makan Siang Gratis Dibahas dalam Rapat Kabinet Jokowi, Menko PMK: Untuk Jaga-jaga Saja