Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Wacana Hak Angket, Menko Polhukam Diharap Bijak Tanggapi Isu Politik

Kompas.com - 27/02/2024, 21:10 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dinilai mesti bijak dalam menyampaikan pernyataan di hadapan publik, terutama menanggapi wacana hak angket, karena bakal berdampak di sisa periode pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Pengamat pertahanan Anton Aliabbas mengatakan, Hadi mesti cermat memperhatikan dinamika kenegaraan lantaran saat ini tengah mencuat wacana hak angket terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Ide hak angket bergulir. Tentu saja ini sedikit banyak nanti jadi ujian apakah seorang Hadi Tjahjanto itu dapat mengorkestrasi jajarannya dan juga bisa mengkomunikasikan dengan partai-partai politik, dan termasuk juga mengkomunikasikan dengan jalur-jalur politik di DPR," kata Anton saat dihubungi pada Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Sowan Sultan Minta Doa Restu

Menurut Anton, kemampuan komunikasi Hadi, terutama terkait urusan politik, bakal diuji menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi.

Dia menyampaikan, jika Hadi bisa menjalin komunikasi verbal dan memahami kehendak dari berbagai kubu politik yang saling berhadapan saat ini maka bisa meredam potensi gejolak yang mungkin berpeluang terjadi.

"Bagaimanapun juga kemampuan berkomunikasi secara politik itu juga sedikit banyak itu bisa meredam. Tidak hanya sekadar menyampaikan pandangan untuk menenangkan, tapi juga harus mampu berkomunikasi verbal dengan baik," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Bertemu Sultan, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Tak Bahas Pertemuan Megawati dan Jokowi


Anton mengatakan, Hadi yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara tentu mempunyai bekal pemahaman komunikasi yang baik dan tepat.

"Yang tidak perlu enggak usah dibicarakan. Yang kira-kira bisa memancing blunder atau keriuhan politik lebih menjadi-jadi ini tentu mau tidak mau harus dimitigasi," ucap Anton.

Sampai saat ini gagasan hak angket masih berada pada tahap wacana.

Kubu pengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan mendukung gagasan hak angket.

Baca juga: Sowan ke Mahfud MD, Hadi Mengaku Dititipi Kasus BLBI, Revisi UU MK dan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Akan tetapi, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyatakan akan menjadi inisiator hak angket itu.

Sementara kubu pengusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD seolah belum satu suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diklaim kompak buat menggulirkan usulan itu.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang turut mengusung Ganjar-Mahfud masih pikir-pikir buat mendorong hak angket.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com