Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Kepuasan Publik Terkait Pemilu 2024 Turun 10,9 Persen sejak Pemungutan Suara Digelar

Kompas.com - 25/02/2024, 15:18 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyampaikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 merosot cukup jauh dalam kurun sepekan sejak hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Hal ini merupakan salah satu hasil temuan dalam survei pascapemilu (post-election survey) yang digelar LSI pada 19-21 Februari 2024.

Dalam survei pascapemilu itu, tingkat kepuasan publik mencapai 83,6 persen. Padahal, pada hari pemungutan suara, tingkat kepuasannya mencapai 94,5 persen.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menilai bahwa penurunan ini signifikan karena angkanya cukup lebar dalam waktu yang sempit.

"Misalnya kita survei lagi 10 hari lagi, mungkin tingkat kepuasannya turun lagi," ujar Djayadi dalam rilis temuan LSI secara daring, Minggu (24/2/2024).

Baca juga: KPU: Jika Sirekap Ditutup, Cuma Pihak Tertentu yang Pegang Hasil Pemilu di Tingkat TPS

Dia berpendapat bahwa penurunan ini salah satunya terjadi karena publik dibuat tahu tentang beberapa kontroversi yang mengiringi penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui ragam pemberitaan.

Di antaranya, kontroversi soal kesalahan penghitungan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. Lalu. berbagai pemberitaan soal digelarnya pemilu ulang di banyak wilayah.

Contohnya, adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa 780 tempat pemungutan suara (TPS) harus menyelenggarakan pemungutan suara ulang, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menjadwalkan 686 di antaranya.

Dalam rentang waktu yang sama, responden yang menjawab "kurang puas" naik dari 4,4 ke 8,3 persen. Kemudian, yang menjawab "tidak puasa sama sekali" juga meningkat tajam dari 0,5 ke 5,5 persen.

Baca juga: Hasil Quick Count LSI: Anies-Muhaimin 25,27 Persen, Prabowo-Gibran 57,63 Persen, Ganjar-Mahfud 17,09 Persen

Menurut Djayadi, tren yang sama juga terlihat pada tingkat penilaian publik terhadap kejujuran dan keadilan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dalam survei pascapemilu LSI, responden yang menilai Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil hanya 76,4 persen. Padahal, pada hari pemungutan suara, angkanya menyentuh 94,3 persen.

Djayadi mengatakan, penurunan tajam tersebut terbilang parah.

"Ada penurunan tingkat keyakinan masyarakat terhadap jurdilnya proses pemilu kalau dilihat dari data ini," kata Djayadi.

"Turunnya hampir 20 persen. Penurunan yang sangat signifikan," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Secara rinci, responden yang menilai pelaksanaan Pemilu 2024 sangat jujur dan adil terjun bebas dari 45,5 persen ke 17,6 persen saja.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com