Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Rafi Bakri
PNS BPK

Analis Data dan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan

Program Makan Siang Gratis, Akankah Prabowo Berhasil?

Kompas.com - 21/02/2024, 08:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMILIHAN presiden Indonesia ke 8 telah berlangsung. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga dan perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), total suara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melebihi 50 persen.

Prabowo-Gibran diperkirakan menang di lebih dari separuh provinsi. Dengan demikian, kemungkinan Pilpres hanya berlangsung satu putaran.

Prabowo berniat meluncurkan delapan program besar selama lima tahun masa jabatannya kelak untuk mendorong tujuan jangka panjang Indonesia 2045. Salah satu program tersebut adalah makan siang sekolah gratis.

Program ini bertujuan menurunkan angka stunting pada anak Indonesia yang mencapai 21,6 persen pada 2022. Inisiatif ini bertujuan memberikan cakupan 100 persen kepada lebih dari 80 juta anak pada 2029.

Namun, apakah inisiatif makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo masuk akal secara ekonomi?

Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan menguntungkan pekerja pertanian serta usaha kecil dan menengah. Jika pemerintah berhasil menggandeng hilirisasi proyek ini, maka kondisi ideal akan semakin terwujud.

Petani, nelayan, dan peternak akan menyediakan bahan pangan, yang selanjutnya akan diolah dan dipasok ke masyarakat.

Jika terwujud, maka inisiatif ini akan bertransformasi menjadi sektor padat karya yang mampu menyediakan 1,8 juta lapangan kerja .

Tim Prabowo mengestimasikan program ini menghabiskan dana sebesar 30 miliar dollar AS atau Rp 468,9 triliun.

Anggaran tersebut mengasumsikan indeks 1 dollar AS per makanan, sebagaimana ditentukan oleh Program Pangan Dunia PBB (WFP).

Dana sebesar 1 dollar AS akan dikembalikan sebesar 1 dollar AS dalam bentuk dampak ekonomi langsung atau tidak langsung, seperti tabungan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan kecerdasan, produktivitas dan pendapatan kerja yang lebih baik, peningkatan kesehatan, serta peningkatan kesetaraan gender.

Realisasi program ini diragukan karena kebutuhan dana yang besar. Berdasarkan APBN 2024, program makan siang gratis menghabiskan 14,1 persen APBN.

Faktanya, anggaran program ini dua setengah kali lebih besar dari anggaran kesehatan dan hampir sama dengan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu mempertimbangkan pilihan pembiayaan alternatif selain menggunakan dana negara.

Indonesia bukanlah negara pertama yang mengadakan program makan siang gratis. Sejak tahun 1995, India telah menerapkan program ini secara efektif, dengan memberikan makan siang kepada 125 juta anak berusia 6 hingga 14 tahun.

Inisiatif ini diberi nama “Akshaya Patra”, yang artinya jangan biarkan piring kosong.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com