Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Tolak Praperadilan Terkait Dugaan Kejagung Hentikan Penyidikan Perkara BTS 4G

Kompas.com - 20/02/2024, 19:00 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutus bahwa gugatan praperadilan yang diajukan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) atas Jaksa Agung RI masih prematur dan tidak dapat diterima.

Diketahui, LP3HI menggugat Jaksa Agung RI ke PN Jakarta Selatan lantaran dinilai telah menghentikan penyidikan kasus atas nama Nistra Yohan. Perkara ini teregister nomor 15/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

Dalam putusannya, hakim tunggal Abdullah Mahrus menyatakan gugatan LP3HI tidak dapat diterima.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Abdullah dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Hakim juga membebankan biaya perkara kepada LP3HI sejumlah nihil.

Baca juga: Kejagung Buka Peluang Usut Korporasi yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo

Dalam pertimbangannya, Abdullah menyampaikan bahwa pihak termohon atau Kejaksaan Agung (Kejagung) belum mengeluarkan surat perintah penyidikan terhadap Nistra Yohan dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 2020-2022.

Kejagung juga disebut tidak pernah mengeluarkan surat penghentian penyidikan terhadap Nistra Yohan.

"Hal ini menjadikan produk yang akan dilakukan pengujian melalui proses praperadilan belum ada, yaitu tidak adanya surat perintah penghentian penyidikan," ujar Abdullah.

Selain itu, dia mengatakan, dasar acuan yang digunakan pemohon untuk menentukan keterlibatan Nistra Yohan dalam dugaan tindak pidana korupsi BTS 4G Bakti Kominfo 2020-2022 belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Baca juga: Johnny G Plate Heran Jokowi Resmikan Proyek BTS 4G, Padahal Disebut Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Hakim juga menyebut, berdasarkan bukti yang ada, Kejagung sampai dengan 26 Januari 2024 masih memproses upaya penegakan hukum dalam kasus BTS 4G.

Abdullah pun berpendapat bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh LP3HI masih prematur.

Sebab,  gugatan ini haruslah disyaratkan adanya surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejagung.

"Selanjutnya, penetapan DPO (Daftar Pencarian Orang) juga haruslah didasarkan pada pembuktian yang valid dan bukan pada pembuktian yang masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Abdullah.

"Sehingga Hakim berpendapat bahwa materi pokok permohonan praperadilan pemohon tersebut adalah prematur, belum saatnya diajukan," katanya lagi.

Baca juga: Saksi Mahkota BTS 4G Sebut Komisi I DPR Terima Aliran Rp 70 Miliar

Sebagai informasi, nama Nistra Yohan diungkap oleh mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Saat itu, Windi dan Irwan menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.

Dalam sidang 26 September 2023 lalu, Windy dan Irwan mengaku telah memberikan uang kepada beberapa pihak untuk pengamanan perkara BTS 4G yang diselidiki Kejaksaan Agung. Di antaranya sebesar Rp 70 miliar kepada seseorang bernama Nistra Yohan.

Baca juga: Jaksa Agung Digugat karena Diduga Hentikan Penyidikan Perkara Nistra Yohan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com