Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Real Count" Sementara KPU: Prabowo-Gibran Unggul di 36 Provinsi, Sapu Bersih Pulau Jawa

Kompas.com - 20/02/2024, 15:53 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul di 36 provinsi di Indonesia dan luar negeri.

Ini merujuk pada hasil penghitungan suara sementara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam situs pemilu2024.kpu.go.id hingga Selasa (20/2/2024) pukul 15.00 WIB.

Menurut real count KPU, pasangan Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta itu menguasai Pulau Jawa dan Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Papua.

Sejauh ini, Prabowo-Gibran unggul dibanding dua pasangan capres-cawapres lainnya. Pasangan nomor urut 2 ini mengantongi 57.747.557 suara atau 68,69 persen.

Baca juga: Beredar Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, TKN: Semua Bocoran Hoaks

Sementara posisi kedua ditempati oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dengan perolehan 23.859.990 suara atau 24,25 persen.

Menurut Sirekap KPU, pasangan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini unggul di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.

Sedangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memperoleh 16.782.922 suara atau 17,06 persen.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dan eks Menko Polhukam ini tak unggul di satu wilayah pun menurut hasil real count KPU.

Adapun jumlah suara yang telah direkapitulasi berasal dari 597.821 dari total 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 72,62 persen TPS.

Berikut perolehan suara Prabowo-Gibran di 36 wilayah di Indonesia plus luar negeri yang unggul menurut hasil real count sementara KPU:

  • Sumatera Utara: 1.746.262 suara (59,44 persen)
  • Riau: 1.024.345 suara (51,76 persen)
  • Jambi: 975.406 suara (64,84 persen)
  • Sumatera Selatan: 2.095.137 suara (69,75 persen)
  • Bengkulu: 773.433 suara (70,22 persen)
  • Lampung: 2.632.901 suara (69,63 persen)
  • Kepulauan Bangka Belitung: 376.113 suara (60,01 persen)
  • Kepulauan Riau: 330,645 suara (55,68 persen)
  • DKI Jakarta: 1.431.521 suara (41,53 persen)
  • Jawa Barat: 9.545.277 suara (58,07 persen)
  • Jawa Tengah: 9.576.300 suara (52,84 persen)
  • DI Yogyakarta: 761.047 suara (50,99 persen)
  • Jawa Timur: 10.630.614 suara (66,57 persen)
  • Banten: 2.142.210 suara (56,67 persen)
  • Bali: 521.094 suara (51,96 persen)
  • Nusa Tenggara Barat: 1.420.611 suara (66,89 persen)
  • Nusa Tenggara Timur: 787.575 suara (61,31 persen)
  • Kalimantan Barat: 1.163.307 suara (60,39 persen)
  • Kalimantan Tengah: 619.566 suara (72 persen)
  • Kalimantan Selatan: 710.835 suara (56,69 persen)
  • Kalimantan Timur: 632.144 suara (68,75 persen)
  • Kalimantan Utara: 168.263 suara (69,36 persen)
  • Sulawesi Utara: 1.055.066 suara (75,22 persen)
  • Sulawesi Tengah: 817.894 suara (69,13 persen)
  • Sulawesi Selatan: 2.249.908 suara (56,85 persen)
  • Sulawesi Tenggara: 668.820 suara (70,53 persen)
  • Gorontalo: 336.760 suara (65,45 persen)
  • Sulawesi Barat: 391.677 suara (64,60 persen)
  • Maluku: 302.119 suara (64,23 persen)
  • Maluku Utara: 246.051 suara (60,77 persen)
  • Papua: 50.532 suara (60,31 persen)
  • Papua Barat: 37.359 suara (61,94 persen)
  • Papua Selatan: 19.665 suara (72,20 persen)
  • Papua Tengah: 27.722 suara (61,23 persen)
  • Papua Pegunungan: 207 suara (41,99 persen)
  • Papua Barat Daya: 40.840 suara (59,49 persen)
  • Luar negeri: 196.663 suara (55,78 persen)

Baca juga: Ditanya soal Gabung ke Prabowo-Gibran, Cak Imin: Saya di Jalan Perubahan

Adapun data yang tersaji di dalam Sirekap hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara.

KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi, yakni tempat pemungutan suara (TPS), lalu kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukn paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com