Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Diisukan Bakal Jadi Menteri ATR Kabinet Jokowi, Demokrat Tak Membantah

Kompas.com - 20/02/2024, 16:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikabarkan bakal masuk ke Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurut kabar yang beredar, putra sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu, 21 Februari 2024.

Terkait ini, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan tak membantah, tapi juga tidak membenarkan.

“Semoga ya, kita tunggu saja,” kata Syarief kepada Kompas.com, Selasa (21/2/2024).

Adapun kursi Meneri ATR/BPN saat ini diisi oleh mantan Panglima TNI, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Soal Kemungkinan Masuk Kabinet Jokowi, Demokrat: AHY Siap Penuhi Panggilan Negara

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku mendapat informasi bahwa Ketua AHY akan mengisi posisi Menteri ATR/BPN.

Sementara, menurut kabar yang beredar, Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sebelumnya diisi oleh Mahfud MD.

"Jabatan Menteri ATR/BPN menjadi kosong dan informasi yang saya dapatkan benar yang bakal mengisinya AHY. Mengapa AHY? Karena sekarang ini sudah bagian daripada pemerintahan Jokowi mendukung paslon nomor urut 2," kata Guspardi dikutip dari Kompas TV, Selasa (20/2/2024).

Menurut dia, wajar bila Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada AHY untuk duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju.

"Wajar-wajar saja bila Pak Jokowi memberikan peluang kepada ketua umumnya mengisi jabatan tersebut. Ini adalah hak prerogatif presiden," katanya.

Sebagaimana diketahui, belakangan, hubungan antara Demokrat dan Istana kian dekat. Hal itu tampak sejak Demokrat, yang merupakan partai politik (parpol) oposisi, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, AHY juga sempat bersepeda bersama Jokowi di Yogyakarta 28 Januari 2024. Sebelumnya, Jokowi juga pernah bertemu secara empat mata dengan SBY pada 2 Oktober 2023.

Baca juga: AHY: Rakyat Telah Tentukan Pilihan, Kita Harap Prabowo Jadi Presiden

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com